kedudukan - susunan -organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - dinas - perumahan - kawasan - permukiman - dan - pertahanan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2016/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 14 Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 36 Tahu 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010; Permen Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2016; Permen Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat No. 32/PRT/M/2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tenang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabata Fungsional, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2019
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian grafikasi di Kab. Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan emerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 218; Perpres No. 55 Tahn 2012l Permen Pemberdayaan Aparatur Negra dan Refrmasi Biokrai No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan korupsi No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah degan Perda kab. bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan UPG, Mekanisme Pelaporan, Sosialisasi, Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi, Perlindungan Dan Penghargaan , Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2013
tata - kerja - persyarakat - serta - tata - cara - pengangkatan - dan - pemberhentian - unusr - penentu - kebijakan - badan - promosipariwisata - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Perda Kab bogor No.3 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosipariwisata Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2011; Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 2011; Permen ebudayaan dan Pariwisata No. PM.2/HK.001/MKP/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.2/HK.001/MKP/2010; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Struktur Organisasi,Tugas Fungsi Dan Kewajiban Badan promosi Pariwisata Daerah, Persyarakat, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengawasan Dan Evaluasi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2022
Petunjuk - teknis - pemeberian - tunjangan - hari - raya - dan - gaji - ketiga - belas - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - gaji - belanja - daerah - tahun - 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengfn UU No. 11 tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Pp No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Ratya Dan Gaji Ketiga Belas, Pendanaan, dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2022
pengalokasian- dan - data - cara - penyaluran - bagian - desa - dari - hasil - pajak daerah - dan - retribusi - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; Uu No. 6 Tahun 2014; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Uu No. 30 tahun 2014; Uu No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Pp No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 1 tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 20 tahun 2018; Permendes, Pemda Tertinggal, Dan Transmigrasi Np. 17 Tahun 2019; [permendagri No. 77 Tahun 2020; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2019; Perda kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab. Bogor No. 8 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 12 tahun 2006; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab. Bogor No. 11 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 30 tahun 2011; Pwerda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2012; Perda kab. bogor No. % Tahun 2012; Perda kab. bogor No. 6 tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 2 tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 tahun 2016 ; Perda kab. Bogor No. 1 tahun 2021; Perbup No. 44 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah beebrapa kali diubah terakhir dengan Perbup Bogor No. 24 tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 98 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 59 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bopgor No. 108 tahun 2020; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2020; Perbup bogor No. 57 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 28 Tahun 2022;; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 123 tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentangb Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, pengguanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
71 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujukan penyelenggaraan usaha pariwisata yang bertanggungjawab serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5) Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.HK.501/MPK/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.86/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.87/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.88/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.89/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM/90/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.91/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.92/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No.
PM.93/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.94/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.95/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.96/HK.501/MKP/2010; Permen Kebudayaan dan pariwisata No. PM.97/HK.501/MKP/2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda kab bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Usaha Pariwisata, Standar Kegata Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pemutharian Daftar Usaha Pariwisata, Sanksi, Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2019
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - kepegawaian - pndidikan - dan - pelatihan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2019/60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penujang kepegawaian dengan teritnya Permendagri No. 5 Tahun 2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kepegawaan Pendidikan dan Pelatihan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Tugas Pokok Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksanaan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Tata Hbungan Kerja, Kepegawaian , Pembiayaan , Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 59 Tahun 2016
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - pekerjaan - umum - dan - penataan - ruang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kab. Bogor tahun 2016 No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 Perda No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda no. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk perbup tenteng Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebaaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 18 Tahun 1999; Uu No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 63 Tahun 2003; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 206; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bogor No. 52 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
PERBUP Kab. Bogor No. 42 Tahun 2020 tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka menuju pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru di Kabupaten Bogor, perlu disusun
kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar
pra adaptasi kebiasaan baru, untuk menerapkan perilaku
hidup bersih sehat dan protokol kesehatan dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang
mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan
produktif ditengah pandemik, namun aman dari penularan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. bahwa dalam rangka upaya menyeimbangkan kebijakan
pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang selaras dengan upaya pemulihan
perekonomian, perlu diatur pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial,
dan ekonomi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/104/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020
Terdiri dari 15 Pasal 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru, Protokol Kesehatan, Pengendalian dan Pengamanan, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kabupaten Bogor
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
