Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 833 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download :
PERDA 7 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2014

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No 7 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000

Peraturan Desa

Desa

Download :
perda_7_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004

Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
7 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bogor No. 46 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Download :
2022pb3201007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2003

Retribusi Izin Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
7 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2002

Retribusi Izin Usaha Industri

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
7 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2016

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

KESEJAHTERAAN SOSIAL

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK:

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan social dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1954; UU No 9 Tahun 1961; UU No 4 Tahun 1979; UU No 4 Tahun 1997; UU No 5 Tahun 1997; UU No 13 Tahun 1998; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 16 Tahun 2001; UU No 23 Ttahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2005; UU No 21 Tahun 2007; UU No 24 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 20 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 16 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 11 Tahun 2012; UU No 17 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 29 Tahun 1980; PP No 31 Tahun 1980; PP No 42 Tahun 1981; PP No 2 Tahun 1988; PP No 14 Tahun 1993; PP No 21 Tahun 1994; PP No 43 Tahun 1998; PP No 65 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 63 Tahun 2008; PP No 35 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; PP No 42 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENSOS No 129/HUK/2008; PERMENSOS No 184 Tahun 2011; PERMENSOS No 1 Tahun 2012; PERMENSOS No 8 Tahun 2012; PERMENSOS No 16 Tahun 2012; PERMENSOS No 17 Tahun 2012; PERMENSOS No 13 Tahun 2012; PERMENSOS No 3 Tahun 2013; PERMENSOS No 16 Tahun 2013; PERMENSOS No 21 Tahun 2013, PERMENDES PDTT No 1 Tahun 2015; PERDA Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2006; PERDA Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Bogor No 4 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 5 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kesejahteraan Sosial dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. Tanggung Jawab dan Wewenang 5. Perencanaan 6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 7. Sumber Daya 8. Pendaftaran dan Perizinan 9. Sertifikasi dan Akreditasi 10. Kerjasama dan Kemitraan 11. Peran Masyarakat 12. Larangan 13. Sanksi Administratif 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Lain-Lain 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
48 Halaman (Penjelasan 9 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2013

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No 7 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020

Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana - induk - pembangunan - kepariwisataan - kabupaten - bogor - tahun - 2020 - 2025

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2020/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengembangkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor sesuai dengan potensi dan karakteristik Daerah, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian yang terpadu Dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; Perda Prov Jabar No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2013; perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Perencanaan, Prinsip Visi Dan Misi, Tujuan Sasaran Kebijakan Dan Strategi, Indikasi Program, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
20 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.