Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bogor No. 42 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
pemberian - tambahan - penghasilan - pegawai - negeri - sipil - dan - calon - pegawai - negeri - sipil - berdasarkan - beban - kerja - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2018/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas, penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelayanan keada masyarakat dan kesejahteran pegawai Negeri sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk tertib administrasi dan hasil guna pemberian tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk perbup tentang Pemberian Tambahan Pengahsilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor.
Dasar HukuPeraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 68 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria TPP, Penerima TPP, Penilaian TPP Berdasarkan Pembobotan, Pengurangan TPP Berdasarkan Pembobotan, Tata Cara Pencacatan Kehadiran, Tata Cara Pengsian LHKP, Verifikai Kehadiran Dan Perhitungan TPP Berdasarkan Pembobotan, Penetapan Berdasarkan Dan Tata Cara Permohonan Pencairan TPP, Pengawasan Pengendaian Dan Monitoring, Bentuk Serata Format Formulasi Dan Dokumen, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023
RENCANA - INDUK - TRANSPORTASI - DI - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Transportasi di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa sistem transportasi di Kab. Bogor sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional Dan dengan adanya dinamika pembangunan dan kebijakan pengembangan sistem transportasi, dibutuhkan perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan Rencana Induk Transportasi Kab. Bogor berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Induk Transportasi di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No.r 21 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Perpres No. 38 Tahun 2015; Perpres No. 55 Tahun 2018; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 110 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan, Pelaksanaan, Wewenang Dan Tugas Pemerintah Daerah, Evaluasi, Koordinasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
23 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004
PERBUP Kab. Bogor No. 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
pembentukan - organisasi - dn - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - kebersihan - dan - sanitasi - pada - dinas - kebersihan - dan - pertamanan - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kesehatan dan Pertamanan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 282 ayat (2) Perda Kab Bogor No.11 Tahun 2008 dalam ragka meningkatkan jangkauan dan efektifitas pelayanan kebersihan dan sanitasi maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Peaksana Keersihan Dan Sanitasi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Ka Bogor No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2014
pakaian - dinas - harian - batik - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Harian Batik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa batik Indonesia telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia agar pengunaan pakaian dinas harian batik sesuai dengan ciri khas daerah berdasarkan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pakaian Dinas Harian Bati Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Thaun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 60 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahu 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab bogor No. 10 tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas Harian Batik, Pengadaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2014.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022
anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2023
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Bogor Tahun 2022 No 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU no. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhr dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
17 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pemakaian Tempat Berdagang Dan Pemberian Hak Penggunaan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
