Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Reklamasi Untuk Surat Izin Pertambangan Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2005, sehingga atas Pelaksanaan Pembayaran dan Pencairan Dana Jaminan Reklamasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 75 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1996; Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 18 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 3 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jaminan Reklamasi untuk Surat Izin Pertambangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembayaran dan penempatan jaminan reklamasi; pencairan jaminan reklamasi; serta sanksi-sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2022
STRUKTUR ORGANISASI - uraian tugas dan fungsi - dinas sosial - kabupaten ogan ilir
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
bahwa daIam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir;
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir
9 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung Pembangunan di Kabupaten Ogan ilir, diperlukan data yang akurat,terintegrasi, akuntabel, dinamis,handal, sahih,yang diltunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensip serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta. Untuk terwujudnya data dimaksud diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu absis data, dan satu geopartal, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2013, PP No. 9 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012, Perda No. 12 Tahun 2016, dan Perda No.28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Kompilasi Data IGT, Integrasi Data IGT, Sinkronisasi IGT, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur mengenai perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri No 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan DInas di Lingkungan Pemeritnah Kab. Ogan Ilir, Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip, perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pelatihan, pengaturan perjalanan dinas bukan pegawai, PNS Golongan I dan Pegawai tidak tetap, pelaksanaan dan prosedur pembayaran, pertanggungjawaban, lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
14 hlm, Lampiran : 11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan junto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu di tindak lanjuti. Untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan bupati ini.
Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda No. 20 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dan berkewajiban melaksanakan program /kegiatan berdasarkan urusan masing-masing SKPD serta melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, diubah yaitu Ketentuan Pasal 6 dan Ketentuan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi geospasial Nasional, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003; UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PPNo.9 Tahun 2014, Perpres No. 27 Tahun 2014, Perpres No.9 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 2 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 1 Tahun 2015, Perda No.12 Tahun 2016, dan Perda No. 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai : Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial, Sumber Daya, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 26 Tahun 2023
sistem pemerintah berbasis elektronik-audit teknologi informasi dan komunikasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2023/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati No 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 42 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Manajemen Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Diatur mengenai ketentuan umum, manajemen SPBE, sistematika rencana induk dan arsitektur SPBE, audit SPBE, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 27 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2012, perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 17 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 5, dan pasal 6, Perda No.5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan untuk memperlancar tugas aparatur di Lingkungan BPBD perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008 dan Perda No. 5 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
