Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah; bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan jenis Analisis Standar Belanja, perlu penyesuaian Analisis Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja;
Dasar hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan huruf B. JENIS ASB dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja ditambahkan angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja .
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 34.1 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sleman No. 54.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 8. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11Tahun 2016; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1Tahun 2019;
Materi Pokok : Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pasal 8, Pasal 10 ayat (6) dan (7), Pasal 11, Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganPemerintah Kabupaten Sleman;
Jumlah Halaman : 11 HLM; Pnjelasan : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (Corporate By laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
PERBUP Kab. Sleman No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2.3. Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 64.1 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Korporasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
ABSTRAK:
Menimbang :
a. bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban,
wewenang dan tanggung jawab dari pemilik Rumah Sakit
Umum Daerah Prambanan atau yang mewakili, pengelola
Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan dan staf medis, maka
perlu menyusun Peraturan Internal Korporasi (Corporate By
laws) Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
11
Tahun
2020
tentang
Cipta
Kerja
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011
tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By
Laws);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.3);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.32 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Prambanan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.32);
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 64.1 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 30
Seri D)
Halaman: 67 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.pdf
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat; Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu dilakukan penyesuaian pengenaan retribusi dengan objek pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembiayaan pemilihan kepala desa, perlu menetapkan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Kabupaten Sleman tahun 2020; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau
pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi
harga jasa tersendiri;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019;
Materi Pokok: Standarisasi harga barang dan jasa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Sleman Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa.
terpilih
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Kabupaten Sleman; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Desa
ABSTRAK:
bahwa data dan informasi mengenai desa yang akurat
dan terbarukan merupakan aspek yang sangat penting
dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan
program, pengukuran capaian kinerja pembangunan
desa, kawasan perdesaan dan pemberdayaan
masyarakat desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, desa berhak mendapatkan akses informasi
melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh
pemerintah daerah dan pemerintah daerah wajib
mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan
perdesaan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kebijakan dan Startegi Pengelolaan Data; Kedudukan, Fungsi dan Manfaat; Perangkat SIDESI MANIS; Pembangunan dan Pengembangan; Pengelola dan Pengelolaan; Muatan Data dan informasi; Akses Data dan Informasi; Pemanfaatan Data dan Informasi; Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah; Tahapan Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 33 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang
pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi
dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pajak; Retibusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Penegakan Pajak dan Retribusi; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Daerah ini mencabut: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2004
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sleman; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; eraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; eraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Jumlah Halaman: 42 hlm. Penjeasan: 7 hlm. Lampiran: 224 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan
Permusyawaratan Kalurahan
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan BPKal; Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak BPKal; Kelembagaan dan Tata Kerja BPKal; Tata Tertib BPKal; Keanggotaan BPKal; Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPKal; Mekanisme Pengisian Anggota BPKal; Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota BPKal; Peningkatan Kapasitas BPKal; Musyawarah; Laporan Kinerja BPKal; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023.
Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Jumlah Halaman: 31 hlm. Penjelasan: 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
