Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Materi pokok: Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana te!ah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2021 ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Steman Nomor 16
Tahun 2021 .
Materi Pokok : Perubahan APBD 2022
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Halaman: 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 55 Tahun 2016
UPT PELAYANAN PENDIDIKAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2016/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pelayanan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagian urusan pendidikan di wilayah kecamatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pembentukan UPT Pelayanan Pendidikan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pendidikan, Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk UPT Pelayanan Pendidikan. UPT Pelayanan Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
8 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5.1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencegah dampak negatif pembuatan dan penyebarluasan pornografi di tengah kehidupan dan tatanan masyarakat yang berdampak pada psikologis dan sosial terutama pada anak-anak, perlu melakukan perlindungan melalui pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak; b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011; 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012; 13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018; 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017; 18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018;
Materi Pokok : Pencegahan Pornografi Bagi Anak, Penanganan Pornografi Bagi Anak, Pemulihan Pornografi Bagi Anak, Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Peran Serta, Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Jumlah Halaman : 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2003
PERDA Kab. Sleman No. 13 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.3.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
