Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021, maka perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021; b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019; 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020;
Materi Pokok : Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, refocussing kegiatan, realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 5ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2012; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun 2019; 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019; 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21Tahun 2019;
Materi Pokok : Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
2Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020;
Materi Pokok : Penerima Gaji Ketiga Belas, Besaran Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Ketiga Belas PNS Mutasi, Pembayaran, Pengendalian Internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Jumlah Halaman : 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghasilan Ke-13 Bagi Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemkab Sleman TA 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020,
Materi pokok: Penerima Tunjangan, Pembayaran, dan Pengendalian Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik di kalurahan, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi
publik kalurahan yang partisipatif terhadap peran serta masyarakat kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013,dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018,
Materi pokok: Pengelolaan Informasi Publik Kalurahan, Tim Pertimbangan, Layanan Informasi Publik Kalurahan, Jenis Permohonan, Persyaratan, dan Prosedur.Pengajuan Keberatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran : 17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penyelengaraan pemerintahan kalurahan perlu pengaturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerimaan arsipdi lingkungan Pemerintah Kalurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020;
Materi Pokok : Tata Naskah Dinas, Jenis dan Format Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 03/Kep.KDH/2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 28 HLM; Lampiran : 47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik dan benar, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan pendirian bangunan gedung yang kemudian dilakukan penerbitan izin mendirikan bangunan; b. bahwa dalam tertib bangunan gedung, maka pemerintah daerah memberikan izin mendirikan bangunan bagi bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman demi kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 6Tahun 2011; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok : Pemberian IMB, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017;
Materi Pokok: mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Jumlah halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kebupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penetapan dan Kewajiban Memenuhi Jam Rumah/Jam Istirahat; Tanggung Jawab Orang Tua atau Wali dan Peran Serta Masyarakat; Tata Cara Pemberian Sanksi; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Jumlah halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah perlu menyusun standar operasional dan prosedur pengelolaan barang milik daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
Materi pokok: Ketentuan umum, dan Mekanisme dan Prosedur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
