Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa jenis, bentuk dan besaran kelembagaan UPTD telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan
Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan
pengkajian pengaturan tugas pokok, fungsi, dan sub tugas
sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan sub
tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 176 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
mengatur mengenai tugas pokok, fungsi dan sub tugas unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bandung
275 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 142 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan
ABSTRAK:
a. bahwa pembelajaran pendidikan keagamaan melalui
program sekolah mengaji merupakan kegiatan
keagamaan islam yang ditata dan dikelola untuk
penguatan karakter beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;
b. bahwa pembelajaran program sekolah mengaji
diharapkan dapat membantu dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan;
c. bahwa pengaturan pendidikan keagamaan dalam
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Pembelajaran Pendidikan Keagamaan dilakukan
penambahan pengaturan mengenai kuota tenaga
pendidik, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021
tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 78 tahun 2021 tentang pembelajaran pendidikan keagamaan
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah dihapusnya UPT Fasilitasi
Kelembagaan Profesi Aparatur pada BKPPD berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah, dalam rangka mengakomodir tugas,
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud, perlu
mengubah tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 98 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan
tantangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan
dan akuntabel perlu adanya pedoman dalam
merencanakan, membangun, mengembangkan,
mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi
SPBE;
b. bahwa SPBE Kabupaten Bandung yang terpadu
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konsep pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
membutuhkan keterlibatan semua pemangku
kepentingan Kabupaten Bandung dalam
pembangunan dan penyediaan sistem berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna
optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Peraturan
Bupati Nomor 16 tahun 2016 tentang Kebijakan
Umum Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan
Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13
Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi 5 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2019
Terdiri dari 47 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi serta oemantauan dan evaluasi SPBE, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
30 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
