Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.242 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001

Ijin Pembuangan Limbah Cair

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA Kab. Bandung No.5 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2016

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
KBandung_No_5_Th_2016.pdf.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain berbentuk produk hokum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan system hokum nasional. Dalam ranga tertib regulasi, pembentukan produk hokum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hokum daerah yang baik. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peaturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hokum daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan menetapkan Perda tentang pembentukan produk hukum daerah.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri No 20 dan No 77 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah 3. Pembentukan 4. Perda 5. Peraturan Bupati dan PBKDH 6. Peraturan DPRD 7. Keputusan Bupati 8. Keputusan DPRD 9. Keputusan Pimpinan DPRD 10. Keputusan Badan Kehormatan DPRD 11. Partisipasi Masyarakat 12. Tata Naskah 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
PERDA No 8 Tahun 2010.
169 Halaman (Penjelasan 24 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bandung

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP-NO-5.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2012

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Dana Desa

Download :
PERDA-NO.-5-TH-2012-TTG-DANA-CADANGAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung No. 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Download :
No_6_Tahun_2020_1581400579.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2020/6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

ABSTRAK:

a. bahwa implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; b. bahwa dalam rangka tertib adiministrasi pengelolaan keuangan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara bertahap melalui transaksi non tunai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018
Terdiri dari 6 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018
mengatur mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
6 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

APBD

Download :
Perda 6 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011

Penataan Organisasi Dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung

Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERDA-NO.-6-TH.-2011-TTG-RSUD-MJL-Kls-B.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020

Pariwisata Halal

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Perda Kab Bandung No_6_Tahun_2020_1609318660.pdf

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2020/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pariwisata Halal

ABSTRAK:

a. bahwa pariwisata memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan, terpadu, bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma agama, dan budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat; b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah menjalankan agamanya, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata harus mempersiapkan fasilitas dan sarana Pariwisata yang terjamin kehalalannya; c. bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018- 2025, merumuskan bahwa keterjaminan halal merupakan salah satu bagian dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Terdiri dari 61 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, asas dan prinsip penyelenggaraan pariwisata halal, kriteria pariwisata halal, pembangunan destinasi pariwisata halal, pembangunan industri pariwisata halal, pembangunan kelembagaan kepariwisataan, pemasaran pariwisata halal, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
mengatur mengenai pariwisata halal
34 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2003

Pemecahan Desa Ciheulang Dan Desa Babakan Kecamatan Ciparay Serta Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA Kab. Bandung No.6 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA 6 TAHUN 2019 BPR.docx.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.