Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berbasis prestasi keija dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang analisis standar belanja Kabupaten Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Analisis standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Diatur tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah, desain penyusunan analisis standar belanja, ruang lingkup, dasar, tujuan, manfaat, dan penerapan penyusunan analisis standar belanja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 206 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 101 Tahun 2017
anggaran pendapatan dan belanja daerah-penjabaran-pertanggungjawaban
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, LD.2017/NO.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016, maka perlu diatur rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2014; Perda No. 20 Tahun 2016; Perda No. 16 Tahun 2016; Perbup No. 88 Tahun 2011; Perbup No. 406 Tahun 2014; Perbup Bo. 141 Tahun 2016; Perbup No. 161 Tahun 2016; Perbup No. 207 Tahun 2016; Perbup No. 55 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang laporan realisasi anggaran TA 2016 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, ringkasan LRA dan penjabaran LRA sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 102 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah :Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang efektif dan Efisien dengan mempertimbangkan Inflansi dan kenaikan harga barang
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 12 Tahun 2019;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; PP No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;Permendagri No 77 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 1 Tahun 2016;Perda No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perda No 10 Tahun 2020;Perbup No 362 Tahun 2012;Perbup No 274 Tahun 2020;Perpres No 33 Tahun 2020;Permendagri No 108 Tahun 2016
Materi Pokok dalam Peraturan Ini ketentuan Umum ,Penetapan Standar Satuan Harga Barang ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 103 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten banyuasin Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016; Perda No. 20 Tahun 2016; Perbup No. 362 Tahun 2012; Perbup No. 207 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membantu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diatur tentang penetapan standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran, kriteria standar satuan harga, kewajiban OPD terkait nilai harga barang dalam penyusunan RKA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 105 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banyuasin No. 244 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi,Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
STRUKTUR - ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - STAF - AHLI - BUPATI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, BD.2021/No 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang kedudukan ,tata hubungan kerja standar kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan memperhatikan surat Gubenur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2950/II/2020
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah:UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telahbeberaa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 134 Tahun 2018;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 205 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 244 Tahun 2020;Perbup No 179 Tahun 2019;Perbup No 1 Tahun 2021;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 205 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi,penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
Mengubah Peratuaran Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi ,Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 106 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Biaya Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Sebagai tindaklanjut dari Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012, Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD; Pemerintah Kabupaten Banyuasin saat ini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan; Berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin No. 170/0503/DPRD/2015; Berdasarkan Surat Bupati Banyuasin No. 900/957/DPPKAD-Ag/2015; Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin No. 18-PUU/KPTS/SETWAN/2015; Berdasarkan Berita Acara No. 19-PUU/KPTS/BA/SETWAN/2015; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No. 7 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Biaya Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tunjangan perumahannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin No. 327 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 107 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Akselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan amanat Bab IX Bagian Kedua Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 57 Tahun 2016; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermendesPDTT No. 80 Tahun 2015; PermendesPDTT No. 5 Tahun 2016; SK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan KemendesPDTT No. 14/DPKP/SK/07/2016; SK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan KemendesPDTT No. 102/DPKP/VII/2016; Perda No. 28 Tahun 2012; Perda No. 16 Tahun 2009; Perbup No. 9 Tahun 2014; Perda No. 18 Tahun 2016, SK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan KemendesPDTT No. B.177/DPKP/08/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan Tahun 2016-2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawsan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antardesa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Diatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, proses pembangunan (pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan), kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Bayuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negera dalam Jabatan,
diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; Perka BPK No. 19 Tahun 2006; Perda No. 18 Tahun 2016; Perbup No. 166 Tahun 2016; Perbup No. 22 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar kompetensi jabatan lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Standar Kompetensi Jabatan adalah Persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutunya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah Persyaratan
kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembentukan dan tugas tim penyusun standar, prosedur penyusunan standar, penilaian kompetensi PNS, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar pertimbagan peraturan ini ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 33 tentang standar Harga Satuan Regional,ketentuan pasal 3 ayat (2) peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional ,peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2020 tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum peraturan ini : UU No 6 Tahun 2002;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 38 Tahun 2016;PP No 18 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2018;Perpes No 33 Tahun 2020;Permendagri No 11 Tahun 2011;Permenkeu No 113/PMK.05/2012;Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral nomor 1 Tahun 2013;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagrip No 90 Tahun 2019;Permenadagri No 64 Tahun 2020;Peraturan Menteri Enegri dan Sumber daya mineral No 1 Tahun 2013;Perda No 18 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 26 Tahun 2020
dalam peraturan ini mengatur mengenai ,ketentuan umum ,standar biaya tahun anggaran 2022,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
mencabut peraturan bupati Nomor 207 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2021
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 112 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : melaksanakan Ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan,penegasan dan Pengesahan Batas Desa Persiapan Benteng Sido Makmur Kecamatan Talang Kelapa
Dasar hukum peraturan ini : UU No 6 Tahun 2002;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;Permenadagri No 45 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 16 Tahun 2017;Perda No 2 Tahun 2016
Materi pokok dalam Peraturan ini mengatur tentang ketentuan Umum ,Ruang lingkup,Penetapan penegasan dan pengesahan Batas desa persiapan benteng sido makmur kecamatan talang kelapa,peta batas desa ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2021.
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
