Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Berdasarkan Sistem Remunerasi pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat diperlukan sumberdaya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa pembagian jasa pelayanan yang layak dan adil yang besarannya disesuaikan dengan Pendapatan Operasional Rumah Sakit;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Perda Kab Tuban No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, maka perlu mengatur pembagian jasa pelayanan berdasarkan sistem remunerasi;
c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Perbup tentang Pembagian Jasa Pelayanan Berdasarkan Sistem Remunerasi pada BLUD RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban;
Perda Kab. Tuban No 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Perda Kab. Tuban No 15 Tahun 2014 (LD Kab Tuban Tahun 2014 Seri D No 3);
Perda Kab. Tuban No 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perda (LD Kab Tuban Tahun 2013 Seri E No 20);
Perda Kab Tuban No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi kelas III pada RSUD dr.R. Koesma Kabupaten Tuban (LD Kab Tuban Tahun 2016 Seri C No 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas, Maksud dan Tujuan;
3. Kewajiban dan Hak;
4. Kelompok Pendapatan dan Biaya;
5. Sumber Dana pembagian Jasa pelayanan;
6. pembagian Jasa Pelayanan;
7. Sanksi Administrasi;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua peraturan Bupati Tuban nomor 65 tahun 2015 Tentang penetapan Batas Maksimal SPP-UP,SPP GUP dan SPP TUB Bagi SKPD di Lingkungan Pemkab Tuban Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.07 /2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kebutuhan penggunaan Uang Persediaan dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran Uang Persediaan bagi Dinas Kesehatan, maka terhadap Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan enetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 65
Tahun 2015 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:
Nomor urut 2 kolom 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 1.02.01, Dinas Kesehatan, sebesar Rp. 700.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IKU Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 04);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 01);
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri A Nomor 09);
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kematian Ibu;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
5. Jumlah PDRB Perkapita;
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Nilai Opini BPK;
8. Nilai SAKIP;
9. Nilai Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Pemerintah;
10.Persentase Angka Konflik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (4}, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (2} dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup;
3. maksud dan Tujuan;
4. penyelenggaraan;
5. pembinaan, pengawasan dan Penindakan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 76 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik;
3. Besarnya Bantuan Keuangan;
4. Pengajuan Bantuan Keuangan;
5. verifikasi Kelengkapan Administrasi;
6. Penyaluran Bantuan Keuangan;
7. penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatam dan Kelurahan Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun · 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kecamatan;
3. Susunan Organisasi Kecamatan;
4. Uraian Tugas dan Fungsi;
5. Kelurahan;
6. Susunan Organisasi Kelurahan;
7. Tata Kerja;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukian Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah. Kabupaten Tuban Nomor 14 Tah.un 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Tuban;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 3);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Susunan Organisasi;
4. Uraian Tugas dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2015 tentang Peentapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan pertimbangan frekuensi penggantian Uang Persediaan yang rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan memperhitungkan kebutuhan penggunaan UP dalam dari 1 (satu) bulan melampaui besaran Uang Persediaan bagi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dengan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 diubah yaitu:
Ketentuan nomor urut 17 dan 18 kolom 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
17. 1.20.03, Sekretariat Daerah, sebesar Rp. 600.000.000,00.
18. 1.20.04, Sekretariat DPRD, sebesar Rp. 900.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati tuban nomor 40 tahun 2016 tentang pembatasan pencairan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Dirjen perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tanggal 23 Sept 2016, No S-667/PK/2016, Hal penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum(DAU) TA 2016, maka perlu melakukan Perubahan atas Perbup Tuban No 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016 dan menetapkannya kembali dalam suatu Perbup.
Perda Kab Tuban No 11 Tahun 2016;
Perda Kab Tuban No 13 Tahun 2016;
Perbup Tuban No 58 Tahun 2015;
Perbup Tuban No 39 Tahun 2016;
Perbup Tuban No 40 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Perbup Tuban No 40 tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2016 diubah sebagai berikut;
1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 4A;
2, Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perbup ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 73 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Toban yang mengalami kegawatdaruratan adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensip, di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan di Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar serta guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, mulai dari tingkat masyarakat, Puskesmas hingga Rumah Sakit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Tuban dan menetapkanya dalam Peraturan Bupati;
Keputusan Bersama Menteri Dalam Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun Negeri dan 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Kematian dan Penyebab Kematian;
Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Tuban;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan di tetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan Ibu dan BBL di Kabupaten Tuban;
3. Ruang Lingkup Pengaturan;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sistem Rujukan;
5. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil, Bersalin dan Wifas;
6. Sistem Rujukan;
7. Kewajiban Pemerintah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Informasi dan Komunikasi;
9. Ketenagaan;
10. Partisipasi Masyarakat;
11. Pencatatan dan Pelaporan;
12. Sanksi Administratif;
13. Monitoring dan Evaluasi;
14. Pembinaan dan Pengawasan;
15. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat