Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (3), PasaI 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Daerah Noibor 3 Tahun 2019 tentang Biaya
Transportasi Jemaah Haji, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang:-Undang N:omor 28 Tahun 1999; 3. Undail.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang fomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang ~omor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang iN"omor 8 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerin~ah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri 'I Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Menteri I Agama Nomor 13 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Klabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun
2018; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun
2019
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Biaya Transportasi Jemaah Haji yang dibebankan pada APBD; memuat antara lain: ketentuan umum; jenis biaya transportasi; pelaporan; penyelenggaraan pelayanan ibadah haji; pelaksanaan transportasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
jumlah 9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 26
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian inserntif pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ganguan dan retribusi izin usaha perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Usaha Pertanian;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi · Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri C Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;
Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;
Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dapat diberikan Insentif pemungutan adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan; dan
c. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah;
Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis retribusi; ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan; Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap triwulan; Besarnya pemberian Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; Dalam hal target penerimaan retribusi dalam akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IKU Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toban dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 04);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri D Nomor 01);
Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Seri A Nomor 09);
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Angka Kematian Ibu;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Angka Pertumbuhan Ekonomi;
5. Jumlah PDRB Perkapita;
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Nilai Opini BPK;
8. Nilai SAKIP;
9. Nilai Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Pemerintah;
10.Persentase Angka Konflik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sehubungan denkan adanya pemeriksaan Rapid
Diagnostic Test Antibodi dan Rapid Diagnostic Test Antigen
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan
Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
Corona Virus Disease 20l9 (Covid-19) pada Rumah Sakit
Umum Daerah di Kabupaten Tuban sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021,
maka perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertirhbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua. Atas Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor! 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 8. Undang-Undang NomoJ 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 13. Peraturan Pemerintah NPmor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nbmor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; 24. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 30. Peraturan Menteri Dalarh Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/
SK/II/2008; 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/104/2020; 33. Keputusan Menten Kesehatan Nomor HK.01.07 /
Menkes/413/2020; 34. Keputusan Menteri JFesehatan Nomor HK/01/07 /
MENKES / 446 / 2020; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun
2008; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2016; 37. Peraturan Bupati Tuban: Nomor 16 Tahun 2013; 38. Peraturan Bupati Toban' Nomor 63 Tahun 2014; 39. Peraturan Bupati Tuba.ti Nomor 80 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban; yaitu terkait tarif PCR, tarif rapid tes,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
mengubah Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah
di Kabupaten Tuban
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan dan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur tentang
Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan
untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana
Alokasi Umum Tambahan untuk Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun
Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 8/PMK.07 /2020; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun
2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019; 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Penetapan Besaran Dana
Alokasi Umum Tambahan untuk Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun
Anggaran 2020; memuat antara lain: ketentuan umum; jumlah DAU tambahan (Rp5.950.000.000,00); rincian pembagian dan tambahan; mekanisme pengalokasian DAU tambahan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maak perlu mengatur tata cara pembeyaran tarif retribusi kios dan los pasar daerah dengan memperhatikan kebijakan peningkatan pelayanan dan pendapatan masyarakat dan pasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembayaran Retribusi Kios dan Los Pasar Daerah
1. UU No 12 Tahaun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 28 Tahun 2009
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 58 Tahun 2005
7. PP No 69 Tahun 2010
8. PP No 27 Tahun 2014
9. Permendagri No 13 Tahun 2006
10. Perda Kab Tuban No 4 Tahun 2011
11. Perda Kab Tuban No 12 Tahun 2014
12. Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Retribuasi Kios dan Los Pasar Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 28 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 201 7 tentang Manajenien Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap
Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017; 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban; PNS dengan jabatan guru berhak mendapat cuti tahuanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
mengubah Peraturan
Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2018
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Tu ban Nomor 38 Tahun 2012 ten tang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil Pejabat Daerah, Camat dan
Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tu ban sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang
ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang
baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antar lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; jenis pakaian dinas; model pakaian dinas; penggunaan pakaian dinas; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan
Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 75 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
