PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BD.2017/NO.64
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004 ;7.UU No.5 Tahun 2014 ;8.UU No. 23 Tahun 2014 ;9.PP No.58 Tahun 2005 ;10.PP No.12 Tahun 2017 ;11.PP No.60 Tahun 2008 ;12.PP No.53 Tahun 2010 ;13.PP No.71 Tahun 2010 ;14.PP No.27 Tahun 2014 ;15.PP No.18 Tahun 2016 ;16.KP No.74 Tahun 2001
1.ketentuan umum;2.penyelenggaraan penilaian risiko;3.kelembagaan penilaian risiko;4.pelaporan dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 65 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Gubernur No,or 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2016/NO.65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No,or 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya penyempurnaan dalam tata cara pengelolaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UUNomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009'; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 91 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011; Pergub Banten Nomor 29 Tahun 2007; Pergub Nomor 39 Tahun 2015
terdapat dalam pasal 7, pasal 12, pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 65 Tahun 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2015/NO.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 2 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 39 Tahun 2012, Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2006, Pergub No. 56 Tahun 2014 jo. Pergub No. 44 Tahun 2015.
Perubahan terjadi pada ketentuan: Pasal 4 ayat (2) huruf b dihapus, Pasal 5 ayat (2) dan (3) dihapus, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c angka 2 dihapus, Pasal 11 huruf b dihapus, Pasal 26 ayat (1) huruf b dihapus, Pasal 27 ayat (1) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah sebagian Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dap APBD Provinsi Banten
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 65 Tahun 2020
PENILAIAN KINERJA - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN - PEGAWAI ASN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 46 Th 2011; PP No 11 Th 2017 yg telah diubah dg PP No 17 Th 2020; PP No 30 Th 2019; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 19 Th 2018; Pergub Banten No 83 Th 2016 yg telah diubah dg Pergub Banten No 58 Th 2020; Pergub Banten No 83 Th 2016 yg telah diubah dg Pergub Banten No 59 Th 2020.
perubahan Peraturan Gub Banten tentang penilaian Kinerja Dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2020.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 65 Tahun 2017
KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2017/NO.65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014
;4.PP No.60 Tahun 2008 ;5.PP No. 18 Tahun 2016 ;6.PP No. 12 Tahun 2017 ;7.PP No.54 Tahun 2010 ;8.PKBPKP No. PER-362/K/04/2012 ;9.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2017/NO.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan;
b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertangunggjawabkan;
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.31 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.30 Tahun 2002 ;5.UU No.13 Tahun 2006 ;6.UU No.14 Tahun 2008 ;7.UU No.5 Tahun 2014 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.UU No.30 Tahun 2014
;10.PP No. 71 Tahun 2000 ;11.PP No.53 Tahun 2010 ;12.PP No.12 Tahun 2017 ;13.PMPANRB No.PER/05/M.PAN/4/2009 ;14.PMDN No.52 Tahun 2014 ;15.PMPANRB No.52 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.laporan pelanggaran;3.tindak lanjut laporan pelanggaran;4.perlindungan;5.pealporan dan publikasi;6.sanksi;7.pembiayaan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 66 Tahun 2020
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2017; Perda Prov Banten No 4 Th 2017; Pergub Banten No 50 Th 2020.
Perubahan Pergub Banten Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Banten TA 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2020.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2020.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan SIstem Informasi dan Telematika (RIP-SITEL) Pemerintah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rencana Induk dan Standardisasi PEnyelenggaraan Digital GOverment Service, Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten
RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam penerapan e-government dan layanan publik berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman, dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.11 Tahun 2008 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No. 25 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No.60 Tahun 2008 ;8.PP No.82 Tahun 2012 ;9.IP No. 3 Tahun 2003 ;10.PMKI No.26/PER/M.KOMINFO/5/2007 ;11.PMKI No.41/PER/M.KOMINFO/11/2007 ;12.PMDN No.52 Tahun 2011 ;13.PMPAN No.35 Tahun 2012 ;14.PMKI No.10 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.rencana induk teknologi informasi dan komunikasi
;3.peran serta masyarakat;4.monitoring dan evaluasi;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
23 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2020
PEDOMAN - PENYUSUNAN PETA - PROSES BISNIS - PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Perpres No 81 th 2010; Permenpan RB No 19 Th 2018; Permenpan RB No 25 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis; 4. Penyusunan Peta Proses Bisnis; 5. Pemantauan Dan Evaluasi; 6. Pelaporan; 7. ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 67 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat dilakukan melalui perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 97 Tahun 2000; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 46 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Perpindahan Pns Ke Dan Dari Pemerintah Daerah; 3. Perpindahan Pns Antar Skpd Pemerintah Daerah; 4. Pns Titipan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
