Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGABELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020
peraturan bupati tentang petunjuk teknis
pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas kepada
pegawai negeri sipil yang bersumber dari anggaran
pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 memuat antara lain ketentuan umum; kriteria penerima; komposisi; pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor
22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang
autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan
pengelolaan arsip yang andal, Pemerintah Daerah
memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan
Kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan
prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tata
Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009; 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015; 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016; 8 . Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2012
Materi pokok: mengatur mengenai menetapkan Tata
Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; tanggung jawab dan tujuan; pokok kebijakan kearsipan; organisasi kearsipan; penyelenggaraan tata kearsipan; pola klasifikasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
mencabut Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
jumlah 84 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung] awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tabun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2019; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 05 Seri C); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tabun 2017 Nomor 1 Seri C); 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E); 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tabun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tabun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri A); 39. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tabun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 47);
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat ( 1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan
Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan, serta dalam rangka penyelamatan arsip
sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta
pertanggungjawaban, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi
Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2012
mengatur mengenai jadwal retensi keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS DALAM MENDUKUNG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
Menimbang: a . bahwa untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak
dan disabilitas perlu meningkatkan akses, manfaat, partisipasi
dan kontrol melalui musyawarah perempuan, anak dan
disabilitas guna mendukung perencanaan pembangunan;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan
Disabilitas dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 10. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 114 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 26 Tahun
2011; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2017; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun
2017 ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2019; 21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan
Disabilitas dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan
Pembangunan; memuat antar lain: ketentuan umum; maksud tujuan; ruanglingkup; pelaksanaan muspadi; pembinaan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
jumlah 31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuain terhadap susunan organisasi dan uraian tugas pada Dinas Pertanian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tabun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tabun 2016 Nomor 65);
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perbup Nomor 56 Tahun 2016 pada pasal 3; pasal 10; pasal 11; pasal 13; pasal 15; dan pasal 24A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Perbup Nomor 56 Tahun 2016
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Togas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan Pedoman
Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 4 . Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 17 Tahun 2011; 6 . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 3 Tahun 2016; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010;
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman
Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan
Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; forum PRB; fungsi tugas dan peranan forum PRB; pembentukan; bentuk organisasi; kegiatan forum PRB; organ forum PRB; forum PRB Kecamatan; forum PRB Desa; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
jumlah 15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat