Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan
kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai
kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa
dapat menclirikan Badan U saha Milik Desa sesuai dengan
kebu tuhan dan potensi desa;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 6 Tahun 2014
tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan
dan disempumakan agar dalam pendiriannya yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki pedoman baku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun
2014
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa untuk mengkoordinir kegiatan
usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat desa.; meliputi : ketentuan umum; pendirian, pengelolaan; tata kerja BUM Desa; Badan kerjasama antar desa; AD ART; permodalan; klasifikasi usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; penggunaan laba BUM Des; kepailitan; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; sanksi; ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka rnenilai keberhasilan capaian kinerja
organisasi sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah, perlu rnenetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pernerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tulungagung dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tulungagung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2022
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018 - 2023, perlu melakukan penyesuaian
terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2019 Nomor 5).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 5) diubah, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana transfer serta
program dan kegiatan guna mendukung penanganan pandemi
Corona Virus Di.sease 2019 (COVID-19), penyesuaian alokasi
Dana Bagi Hasil dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran dana
transfer, penyesuaian alokasi Dana Bantuan Operasional
Sekolah, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah,
pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi,
penyelenggaraan pembiayaan klaim Rumah Sakit Darurat
COVID-19 ke Kementerian Kesehatan, penyesuaian atas
penerapan tata kelola BLUD pada Puskesmas, serta
pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/ atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88) diubah
yaitu terkait besaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
mengubah peraturan bupati tulungagung nomor 88 tahun tentang penjabaran APBD TA 2021
jumlah 99 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD
maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17
Tahun 2019; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019
materi pokok: mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 88 tahun 2019 tentang penjabaran APBD TA 2020. meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
mengubah peraturan bupati nomor 88 tahun 2019
jumlah 12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN APBD TA 2019
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 316 AYAT (1) UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UU NONOR 9 TAHUN 2015, PERLU MEMBENTUK PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2019
PERBUP Kab. Tulungagung No. 11 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat
(2), Pasal 92 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), dan Pasal 114 ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tulungagung tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 ; 10. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; sistem dan prosedur pemungutan BPHTB; fasilitasi; dokumen administrasi pelayanan BPHTB; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
mencabut Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
jumlah 49 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
Mengngat: L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2021; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2021
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022. memuat antara lain: APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.2.683.713.753.391,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
jumlah 21 halaman dan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat