Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentatg
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten
mengalokasikan dalam APBD Kabupaten ADD setiap
tahun anggaran;
b. bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggungiawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten
Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten
Tulungagung. meliputi ketentuan umum; prinsip pengelolaan keuangan ADD; sumber keuangan ADD; anggaran dan pengalokasian ADD; penanggungjawab program; azas dan penentuan variabel; penyediaan dana dan mekanisme penyaluran ADD; penggunaan dan pengelolaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; ketentuan sanksi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupa.ti
T\rlungagung Nomor Ol Tahun 2O14 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Trrlungagung
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
jumlah 25 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa pengendalian atas pendirian menara
telekomunikasi di Kabupaten Tulungagung telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012;
b. bahwa sehubungan dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi
Peraturan Daerah mendasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; perubahan antara lain: ketentuan pasal 4 terkait persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
dan penyesuaian besaran obyek serta adanya tambahan jenis Analisis
Standar Belanja serta agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung terselenggara secara efektif, efisien dan
akuntabel, maka perlu menentapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Analisis Standar
Belanja dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8 . Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39
Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja. memuat antara lapi perubahan pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
mengubah Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Analisis Standar
Belanja dengan Peraturan Bupati
julah 29 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2013
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 16 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan
masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif danfatau
proteksi aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.02/MEN/1983
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Mengatur tentang penyelenggaraan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten lainnya
sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan strategi daerah pengembangan system penyediaan air minum kabupaten tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa air minum adalah merupakan kebutuhan dasar
yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut
diperlukan sistem penyediaan air minum yang
berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi
dengan sektor-sektor lainnya teru tama sektor sanitasi
sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan/
penyediaan air mmum, perlu dilakukan
pengembangan sistem penyediaan air minum yang
bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/ atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta
masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh
untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan
sejahtera;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT /M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
0l/PRT/M/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010
peraturan ini mengatur mengenai Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Tulungagung; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM; sistematika: jangka waktu; penyelenggara pengembangan SPAM; pemantauan dan evaluasi; penyelesaian perselisihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Kabupaten Tulungagung Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Wqiib Belajar Pendidikan 12
(dua belas) tahun serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu
diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan bagi Siswa dari
keluarga miskin tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs, SMP-LB, SMA,
SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs,
SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Siswa Miskin Tingkat SD, MI, SD-LB, SMP, MTs,
SMP-LB, SMA, SMK, MA, SMA-LB di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015.
jumlah 9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 19 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendataan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp.2 .435. 7 54. 736. 127, 16 bertambah sejumlah Rp.136 .458.841. 7 49 ,54
sehingga menjadi Rp.2.572.213.577.876,70
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2022
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Tulungagung;
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat