PERBUP Kab. Empat Lawang No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Susunan Organısası, Tugas, Fungsı dan Tata Kerja Pada Dınas Perpustakaan dan Kearsıpan Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2022/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/8847/OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 061/0458/VII/2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018; PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021; PERDA Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian dan Tata Kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang.
15 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang No. 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Dengan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 798/KPTS/DISPERTAMBEN/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan; maka perlu diatur dan ditetapkan harga standard dan besaran pokok pajak terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; Kepmendagri Nomor 170 Tahun 1997; Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999; Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 798/KPTS/DISPERTAMBEN/2016; Perda Nomor 39 Tahun 2008; Perda Nomor 12 Tahun 2011; Perda Nomor 39 Tahun 2016; Perda Nomor 01 Tahun 2017; Perbup Nomor 01 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 13) diubah, yaitu pada Ketentuan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2021
TATA CARA - PENGANGKATAN - DIREKSI - PERUSAHAAN daERAH AIR MINUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Seguring Betung
Dasar hukum dalam peraturan ini ; UU No 5 Tahun 1962; UU No 28 Tahun 1999;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No
9 Tahun 2015;UU No 12 Tahun 2017;Permendagri No 1 Tahun 1984;Permendagri No 2 Tahun 2007;Kepmendagri No 50 Tahun 1999;Permendagri No 37 Tahun 2018;Perda No 2 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum Pengangkatan direksi,tata cara seleksi calon direksi,Sumber biayaan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 18 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan harga standar dan besaran pokok pajak terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 35 Tahun 2002; Kepmendagri No. 131.116-6778 Tahun 2015; Perda No. 39 Tahun 2008; Perda No. 17 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan ketentuan mengenai besarnya nilai kerja pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerıntah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan adanya Penyempurnaan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Nasional, maka Peraturan
Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 perlu ditinjau
kembali
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 tahun
2014; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan ini memuat perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2018 yaitu pada PAsal 2 dan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana Desa
ABSTRAK:
a. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Dessa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
b. dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa guna mewujudkan tertib administrasi keuangan desa serta untuk melaksanakan pasal 21 ayat 2 Perda aKab. Lahat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa perlu menetapkan PerBup Empat Lawang tentang pedoman Alokasi Dana Desa.
UU No. 11 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004l UU 13 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 71 TAhun 2005; Perda Kab. Lahat No. 25 Tahun 2006; Per Bup Empat Lawang No. 5 Tahun 2007; PErda Kab. Empat Lawang No. 4 Tahun 2008.
MAteri yang diatur adalah Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Penentuan Besaran dan Arah Penggunaan; Pedoman Pengelolaan ADD; Institusi Pengelolaan ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.
-
-
11 hlm; 5 hlm lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan :
Dasar hukum :
Dalam peraturan ini antara lain diatur tentang Pelaksanaan APBD, laporan realisasi semesteran pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian negara,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 51 Tahun 2022
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 800/3634/OTDA Tanggal 30 Mei 2022 Hal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 1 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 17 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, teta kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 40).
15 hlm, Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2010
koperasi - usaha mikro kecil menengah - dana bergulir
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2010/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Perkuatan Modal Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Permodalan merupakan langkah awal pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai peran cukup penting sebagai sumber usaha untuk pendapatan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang mempunyai usaha, disamping dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kabupaten empat lawang; dalam rangka dibersivikasi UMKM dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat; mengingat kemampuan keuangan koperasi dan UMKM masih sangat terbagas maka untuk pengembangan dan peningkatan UMKM dapat dibantu melalui progran bantuan perkuatan modal dari pemerintah dalam bentuk dana bergulir
UU no. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 101 Tahun 2001; Kepres No. 42 Tahun 2002; Kepres No. 80 Tahun 2003; Kepmen Koperasi & UMKM No, 70/KEP/MENEG/XII/2001; Perda no. 3 Tahun 2008; Perda No. 39 Tahun 2008
Peraturan ini memuat antara lain tujuan dan sasaran; sumber dana status bantuan; Persyaratan, seleksi dan penetapan Koperasi dan UMKM Penerima Bantuan Perkuatan Dana Bergulir; Tanta Pencairan Bantuan Perkuatan DAna Bergulir; Koordinasi Pelaksanaan; Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Peraturan Bupati empat Lawang
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 30 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - KABUPATEN - EMPAT LAWANG SMART CITY
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Empat Lawang Smart Cıty
ABSTRAK:
bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang
pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka
peluang bagi, pengelolaan dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat
bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan yang transparan dan akun tabel
(good govermance) bertujuan untuk mewujudkan layanan
publik yang efektif, efisien dan modern
UU No 1 Tahun 2007;UU No 11 Tahun 2008;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 ;UU No 30 Tahun 2014;PP No 82 Tahun 2012;PP No 38 Tahun 2017;Perpres No 76 Tahun 2013;Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23
Tahun 2013;Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016;Perbup No 3 Tahun 2018;
PENYELENGGARAAN LAYANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
SMART CITY , INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI ,PUSAT KENDALI DAN CONTACT CENTER , WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN DAN WEBSITE OPD , APLIKASI BASIS DATA OPD DAN LINTAS OPD , EMAIL RESMI OPD, PEGAWAI ASN, DAN/ATAU
PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG , PROGRAM SUMSEL SMART DAN CARE (S2C ) ,DATA DAN INFORMASI , SUMBER DAYA MANUSIA , TANGGUNG JAWAB , TATA KELOLA ,STRATEGI , KONSULTANSI
,AUDIT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI , KEAMANAN
,PERAN SERTA MASYARAKAT , KETENTUAN LAIN-LAIN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
28 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
