Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 40 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 10 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 10_2011_ Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang_ok.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.34

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentun Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi daerah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terhutang; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran: tata cara penagihan; tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi; kedaluarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; insentif pemungutan; pembinaan dan pengawasan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2011.
16 Hlm; Penjelasan : 4 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 5 Tahun 2016

Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Penginapan Milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TANDAR DAFTAR PERUSAHAAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 6 Tahun 2011

Retribusi Tempat Pelelangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 6_2011_ Retribusi Tempat Pelelangan_ok.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Pelelangan

ABSTRAK:

Jenis Retribusi Tempat Pelelangan diatur dalam Pasal 127 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan retribusi jasa usaha dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.Retribusi Jasa Usaha perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2010; Perdakab Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; tata cara pengurangan, keringanan pembebasan, dan pembatalan retribusi; kedaluarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; insentif pemungutan; pembinaan dan pengawasan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2011.
10 Hlm., Penjelasan: 5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 15 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAAH.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .