Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 607 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2010

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (3) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah. Guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, 3. Golongan Retribusi, 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, 5. Prinsip Penerapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 7. Wilayah Pungutan, 8. Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi, 9. Tata Cara Pembayaran Retribusi, 10. Sanksi Administratif, 11. Tata Cara Penagihan, 12. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, 13. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, 14. Peninjauan Tarif Retribusi, 15. Penyidikan, 16. Ketentuan Sanksi, dan 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purwakarta ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta No. 2 Tahun 2017

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. Thn 2017/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ABSTRAK:

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan perlu digali untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERDA Kab. Purwakarta No 1 Tahun 2016; PERDA Kab. Purwakarta No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan telah ditetapkan. LLPADS bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau Perangkat Daerah pemungut. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bentuk LLPADS setiap awal tahun dan besaran penerimaaan. Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah atau langsung ke Kas Umum Daerah. Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS. Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh Perangkat Daerah secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD. PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapapun yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 62 Tahun 2020

Besaran Honorarium Jasa Tenaga Kerja Administrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERATURAN BUPATI NO 62 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 119 Tahun 2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 215 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
NOMOR 119 TAHUN 2018, Kab Purwakarta , PERBUP.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 57 Tahun 2020

Besaran Tunjangan Pelaksana Administrasi Pemerintahan Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERATURAN BUPATI NO 57 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta

Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NO 9 THN 2015 TTG PENYERTAAN MODAL KE PDAM.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 61 Tahun 2020

Besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERATURAN BUPATI NO 61 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2017

Besaran Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB Kegiatan Pengelolaan Pelayanan PBB dan Validasi BPHTB di Lingkungan Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP 15 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 171 Tahun 2018

Besaran Honorarium Tim Penyusunan Panduan Teknis Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2018

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
NOMOR 171 TAHUN 2018, Kab Purwakarta, PERBUP.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2018

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
NOMOR 5 TAHUN 2018, Kab Purwakarta, PERDA.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.