Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif Retribusi
dilakukan dengan memeprhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa tarif Retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan
sipil yang telah ditentukan pada pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 tentang
Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau sesuai kondisi perekonomian
masyarakat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan
Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Jenis Retribusi
Bab III : Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Bab IV : Penyidikan
Bab V : Insentif Pemungutan
Bab V : Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif Retribusi
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa tarif Retribusi Pelayanan Parkir yang telah ditentukan pada pasal 25
Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau
sesuai kondisi perekonomian masyarakat;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990; Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993;Peraturan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Jenis Retribusi Jasa Umum
Bab III : Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Bab IV : Penyidikan
Bab V : Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pedoman penggunaan dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kabupaten mandailing natal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal No. 16 Tahun 1999
INOVASI – DAERAH – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH, Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah, PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH, Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah, Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, UJI COBA INOVASI DAERAH, PENERAPAN DAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH, PENDANAAN, INFORMASI INOVASI DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2021
PEDOMAN – PENYELESAIAN – PERKARA – DENGAN – TIGA – PILAR – PEMERINTAHAN – (UMARO) – TOKOH – AGAMA - (ULAMA/ PEMUKA AGAMA) – DAN – TOKOH – ADAT – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA DENGAN TIGA PILAR PEMERINTAHAN (UMARO), TOKOH AGAMA (ULAMA/ PEMUKA AGAMA) DAN TOKOH ADAT KABUPATEN MANDAILING NATAL
ABSTRAK:
Bahwa para ulama/tokoh agama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya, sehingga masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menempatkan ulama/tokoh agama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara; bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta ulama/tokoh agama dan tokoh adat serta dalam rangka menghidupkan kembali kearipan lokal dalam penyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dipandang perlu membentuk sebuah aturan yang mengikutsertakan para ulama/tokoh agama dalam penyelesaian permasalahan di tengah-tengah masyarakat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandating Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN PERKARA/SENGKETA, PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA/SENGKETA, MEKANISME PENYARINGAN ULAMA/TOKOH AGAMA, UMARO DAN TOKOH ADAT, PANITIA PELAKSANA DALAM PENYARINGAN ULAMA/TOKOH AGAMA, UMARO DAN TOKOH ADAT, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 17 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Mandailing Natal No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017
Beberapa Kententuan Dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 18 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peninjauan tarif Retribusi
dilakukan dengan memeprhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang telah
ditentukan pada pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Retribusi Jasa
Umum perlu ditinjau sesuai kondisi perekonomian masyarakat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11
Tahun 2011;
Peraturan ini memuat:
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Jenis Retribusi
Bab III : Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Bab IV : Penyidikan
Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
