Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2020

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN,PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP No.20 Tahun 2020 Tentang BUMDESA.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download :
PERBUP No.10 Tahun 2020 Tentang TPP PNS-2.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2008

Pengaturan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Di Jalan Daerah Kabupaten Bangka Barat

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2008_10.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA KAB. BANGKA BARAT NO. 7 TAHUN 2016_RPJMD.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN – JANGKA MENEGAH DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.3 SERI E 2016, TLD No.5 / NOREG : 7.7/2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No.2 Tahun 2015; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perda Kab. Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015; Perda Kab. Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
- Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam hal tidak merubah target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah. - Uraian lebih lanjut dimuat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

APBD

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2012

Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2012_03.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 9 Tahun 2010

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2010_09.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2014

Analisis Dampak Lalu Lintas

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2014_13.pdf

Abstrak

LALU LINTAS – DAMPAK - ANALISIS

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No.9 Seri E 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

Pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas merupakan salah satu tanggungjwab pemerintah di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah kegiatan dalam mendukung peningkatan pembangunan yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Daerah sehingga membutuhkan pengendalian agar dapat mencapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar dalam wilayah Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 2011; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan dampak lalu lintas Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Analisis dampak Lalu Lintas, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
- Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan Andalalin, diatur dengan Peraturan Bupati. - Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. - Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 69 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Retribusi DLH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2013

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Hak Asasi Manusia

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2013_13.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN – PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK – KORBAN KEKERASAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No.6 Seri E 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

bahwa anak dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan demi harkat dan martabatnya sebagai manusia
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.4 Tahun 1979; UU No.7 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1998; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2006; UU No.21 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; PP No.4 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kabubaten Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bangka Barat No.15 Tahun 2011.
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, hak-Hak Korban, Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Peran serta Masyarakat, Lembaga penyelenggara Perlindungan Terhadap Korban, Penyelenggaraan dan Bentuk Perlindungan, Sumber Dana, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Ketentuan lebih lanjut tentang Pusat Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati. Mekanisme penanganan perlindungan diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
9 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.