Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang pedoman kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non Pns) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, guna dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Rumah Umum Daerah Kota Tangerang maka Peraturan dimaksud perlu diubah
UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 44 Tahun 2009; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PM Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Perda Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014; Perwal Nomor 3 Tahun 2012; Perwal Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan ini memuat; Beberapa Perubahan ketentuan Peraturan tentang Pedoman Kepegawaian Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Penyelenggaraan jaminan Kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang, namun dalam rangka peningkatan dan Perluasan terhadap pelayanan kesehatan, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali.
UU No 2 Th 1993; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2012 yg telah diubah dg PP No 76 Th 2015; Perpres No 82; Permendagri No 13 Th 2006; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 52 Th 2016; Perwal Kota Tangerang No 76 Th 2017.
Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang No 76 Tahun 2017 tentang jaminan Pengobatan dan Kesehatan di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 76 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Daerah Tirta Benteng
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang berfungsi sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pandapatan asli daerah; bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, namun dikerenakan adanya perubahan nomenklatur maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Pemendagri No. 118 tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2021; Perwal No. 10 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Pasal 46 ayat (3) huruf c Peraturan Wali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 10), diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Perwal ini mengubah Peraturan Nomor 2 Tahun 2021
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial; b. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam perkembangannya untuk tranparansi dan akuntabilitas penyaluran dana hibah dan perlu pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu di tinjau kembali;
1.UU No.2 Tahun 1993 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.33 Tahun 2004 ;5.UU No.40 Tahun 2004 ;6.UU No.24 Tahun 2007 ;7.UU No.11 Tahun 2009 ;8.UU No.23 Tahun 2014 ;9.PP No.57 Tahun 2005 ;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PP No.54 Tahun 2010 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006 ;13.PMDN No.32 Tahun 2011 ;14.Perda No.8 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.belanja hibah;3.belanja bantuan sosial;4.monitoring , evaluasi dan pengawasan;5.ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
94 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 21 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyeragaman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diperlukan Pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
1.UU No.2 Tahun 1993;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No.1 tahun 2004;
4.UU No.32 Tahun 2004;5.UU No.33 tahun 2004;6.Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005;7.Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006;8.Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006;9.Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007;10.Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2007;11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;13.Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011;14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; 15.Peraturan Daerah No.9 Tahun 2007;16.Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007.17.UU No. 15 tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan sistematika sebagai berikut:
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan;3.Sistematika;4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2021
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR - PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembatasan pada kegiatan belajar mengajar, seni, sosial, dan budaya.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 2 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Perpres No 17 Th 2018; Perpres No 82 Th 2020; Kepres No 11 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020 yg telah diubah dg Permenhub No PM 41 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/249/2020; Pergub Banten No 29 Th 2020 yg telah diubah dg Pergub Banten No34 Th 2020; Perwal Tangerang No 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Tangerang No 18 Th 2021.
Perubahan Kesebelas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan, mempermudah, mempercepat dan mempermurah pelayanan efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kota Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adiminstrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan dengan Peraturan walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan, namun dengan adanya perubahan dalam pelaksanaannya maka Peraturan walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah.
UU No 2 Th 1993; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 73 Th 2005; PP No 19 Th 2008; Perpres No 97 Th 2014; Permendagri No 4 th 2010; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 82 Th 2016; Perwal No 19 Th 2018.
Peraturan walikota Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 22 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Mengelola Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perda Kota Tangerang No.4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Tangerang No.16 Tahun 2011 tentang Retribusi Data Umum
UU No.2 Tahun 1993, UU No.36 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo, dan Kepala BPM No.18 Tahun 2009, Perda Kota Tangerang No.1 Tahun 2008, Perda Kota Tangerang No.16 Tahun 2011, Perda Kota Tangerang No.13 Tahun 2014, Perwal Tangerang No.67 tahun 2014, Perwal tangerang No.96 Tahun 2014, Perwal Tangerang No.19 Tahun 2015.
a. Kewenangan pemungutan, tempat pengurusan, tarif retribusi
b. Tata cara pemungutan, penagihan retribusi terutang, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, penhajuan keberatan, pengebalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, dan insentif pemungutan;
c. Sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pengurusan Dokumen Kependidikan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biayai.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 28 Tahun 2009, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERWAL KOTA TANGERANG No.29 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pembebasan retribusi atas pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, yaitu KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, selain itu keterlambatan pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dikenakan Denda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2014.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan Denda Administrasi Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 127 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017, namun dengan adanya penambahan sasaran penerima dana biaya operasional pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta pada awal tahun ajaran 2017/2018, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2017;
1.UU No. 2 Tahun 1993;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No. 23 Tahun 2014;5.PP No.19 Tahun 2005 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.48 Tahun 2008
;8.PP No.17 Tahun 2010 ;9.PMDN No. 13 Tahun 2006 ;10.Perda No.11 Tahun 2007
;11.Perda No. 8 Tahun 2016 ;12.Perwal No.127 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 15, dan pasal 16
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
