Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga

Download :
PERDA KOTA SIBOLGA NO. 11 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2010

Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA KOTA SIBOLGA NO. 11 TAHUN 2010_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PEYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PEYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD Thn 2022/No. 357

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS MELALUI PEYIAPAN KADER POTENSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK:

dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, maka guna mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki integritas, perlu melalui penyiapan kader potensial; dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas, menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pool).
Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi Nomor 25　Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANAAN; TALENT SCOUTING JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS; PROMOSI, MUTASI, PENERAPAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN/PLANTIKAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
22hlmn

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2015

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan Kota Sibolga

Lingkungan Hidup Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 11 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Sibolga

Struktur Organisasi

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 11 TAHUN 2017_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 12 Tahun 2017

Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Kependudukan dan Perkawinan Struktur Organisasi

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 12 TAHUN 2017_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 12 Tahun 2012

Perusahaan Daerah Sibolga Nauli

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Sibolga

Download :
PERDA KOTA SIBOLGA NO. 12 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 12 Tahun 2013

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 12 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 12 Tahun 2010

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KOTA SIBOLGA NO. 12 TAHUN 2010_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2018

Penyelenggaraan Kearsipan

Arsip

Download :
(12) PERWAL TTG KEARSIPAN.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan Kearsipan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2018/No. 103

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu; b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kearsipan
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Pengelolaan arsip; Larangan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Penyelenggaraan kearsipan di BUMD dan Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota ini. (2) Pengelolaan arsip di BUMD dan Rumah Sakit Umum Daerah yang bersifat khusus dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
17 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.