Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kepenghunian Rumah Susun Sewa
ABSTRAK:
Sehubungan telah diserahterimakan bangunan rumah susun sewa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengelolaan atas rumah susun sewa oleh Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permen PUPR No 01/PRT/M/2018; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan.
1. pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2. UU No.23 tahun 2000 ;3. UU No.10 tahun 2004;4. UU No. 32 tahun 2004;5. UU No.51 tahun 2008;6. PP No,38 tahun 2007
1.ketentuan umum;2. penetapan hari jadi;3. peringatan hari jadi;4. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD Tahun 2021 No. 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan kedua Atas peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 Tentang tata Cara pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu
ABSTRAK:
a. Tata cara pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin/kurang mampu telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu
b. ketentuan Lampiran BAB I Huruf D angka 2 huruf b angka 7) huruf g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan merupakan belanja barang dan jasa serta tidak masuk kategori belanja tidak terduga, sehingga Peraturan Wali kota Tangerang Selatan santunan kematian tidak dapat dikategorikan sebagai belanja tidak terduga, sehingga Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin/Kurang Mampu, perlu diubah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 mengatur hal-hal yang terkait perubahan tata cara pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin/kurang mampu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 8 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
;1.Pasal 18(6) UUD RI Tahun 1945;2.UU No 4 Tahun 1984;3.UU No 23 Tahun 2000;4.UU No 10 Tahun 2004;5.UU No 29 Tahun 2004;6.UU No 32 Tahun 2004;7.UU No 33 Tahun 2004;8.UU No 51 Tahun 2008;9.UU No 28 Tahun 2009;10.UU No 36 Tahun 2009;11.UU No 44 Tahun 2009 ;12.PP No 32 Tahun 1996;13.PP No 38 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.nama,subjek retribusi;3.golongan retribusi pelayanan kesehatan ;4.jenis pelayanan kesehatan;5.cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;6.prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;7.struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan;8.wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;9.penentuan pembayaran,tempat pembayaran,amgsuran dan penundaan pembayaran ;10.penagihan;11.penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa ;12.pembebasan retribusi ;13.pemanfaatan retribusi ;14.insentif pemungutan ;15.pembinaan dan pengawasan ;16.penyidikan;17.sanksi administrasi ;18.ketentuan pidana;19.ketentuan lain-lain;20.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
67 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai Komisi Penanggulangan AIDS telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi penanggulangan AIDS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah,berdampak terhadap Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,sehingga perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 75 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 20 Tahun 2007; PerMenKes No 21 Tahun 2013; PERDA kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERWAL Tangerang Selatan No 42 Tahun 2014
Peraturan ini memuat; Beberapa Ketentuan Tentang Komisi Penanggulangan AIDS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD Tahun 2020 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu dilakuka penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 28 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 54 Th 2009; Perka Arnas No 2 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2013; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, B D.201 5 /NO. 20 , B L D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
UU No. 51 Tahun 2008
UU No. 28 Tahun 2009,
UU No. 44 Tahun 2009,
UU No 23 Tahun 2014,
Perda Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2014
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
c. pemanfaatan Retribusi;
d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
e. tata cara penagihan Retribusi;
f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
g. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan
h. tata cara pemeriksaan Retribusi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.
Format Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat dalam lampiran peraturan ini.
27 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2019
perubahan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2019/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD Th 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; Pp No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; Pp No 18 Th 2016; PP No 19 Th 2016 yg telah diubah PP No No 35 Th 2019; PP No 18 Th 2017; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; PP No 36 Th 2019; Perpres No 129 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Tangsel No 7 Th 2010 yg telah diubah Perda Kota Tangsel No 3 Th 2017; Perda Kota Tangsel No 12 Th 2011; Perda Kota Tangsel No 6 Th 2012; Perda Kota Tangsel No 1 Th 2014; Perda Kota Tangsel No 9 Th 2014; Perda Kota Tangsel No 5 Th 2016; Perda Kota Tangsel No 8 Th 2016; Perda Kota Tangsel No 1 Th 2017; Perda Kota Tangsel No 7 Th 2018; Perda Kota Tangsel No 7 Th 2019.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Oraganisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihan
ABSTRAK:
a. bahwa Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam hal tugas dan Fungsi Badan kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan terdapat tugas dan fungsi yang belum terakomodir,sehingga sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kota Tangerang Selatan No 5 Tahun 2016; PERDA Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2016; PERWALI Tangerang Selatan No 73 Tahun 2016
Peraturan ini memuat; 1. Seksi Perencanaan dan Formasi; 2. Seksi Manajemen Kinerja; 3. Seksi Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
7 halaman, 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 23 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan tugas tim Pengendali Bangunan Reklame memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian
UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PerMen Dalam Negeri RI No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 06 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2010; PERDA No 7 Tahun 2013; PERWAL Tangerang Selatan No 16 Tahun 2011
Peraturan Ini Memuat; 1. Mendapat IMB Mendirikan Reklame; 2. Retribusi IMB; 3. Diwajibkan Memiliki IMB; 4. Struktur Konstruksi Reklame; 5. Izin; 6. Permohonan Izin dapat Perseorangan atau Badan; 7. Permohonan Izin Dilengkapi Persyaratan Administrasi dan Teknis
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat