APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2O2l di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
15 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, MANAJEMEN PNS PADA INSTANSI DAERAH DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO 24 TAHUN 1956; UU NO 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR ENGAN UU NO 13 TAHUN 2022; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO 9 TAHUN 2015; PP NI 11 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAHDIUBAG DENGAN PP NO 17 TAHUN 2020; PP NO 30 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NO 120 TAHUN 2018; PERGUB NO 39 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERGUB NO 31 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENGHAPUS BEBERAPA KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM PERGUB NO 2 TAHUN 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
MENGUBAH PERATURAN GUBERNUR NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
6 HALAMAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 4 PERDA NO 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAEARAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO 24 TAHUN 1956; UU NO 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UU NO 13 TAHUN 2022; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UU NO 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 18 TAHUN 2016 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO 72 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO 56 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO 14 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO 8 TAHUN 2022
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVISNSI SUMATERA UTARA YANG TERDIRI DARI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAAT DPRD, INSPEKTORAT, 21 DINAS, DAN 8 BADAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
"MENCABUT:
1. PERATURAN GUBERNUR NO 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA;
2. PERATURAN GUBERNUR NO 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA ATARA NO 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 39 TAHUN 2006;
3. PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA;
4. PERATURAN GUBERNUR NO 61 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA;
5. PERATURAN GUBERNUR NO 24 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA;
6. PERATURAN GUBERNUR NO 1 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETAARIAT DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NO 30 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 1 TAHUN 2020"
68 HALAMAN BATANG TUBUH, 41 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara;
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016, PERDA No. 6 Tahun 2016; PERGUB No. 38 tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi dan Uraian Kerja, Tata Kerja serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2O11 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O11 Nomor 14); Nomor 42 Tahun 2O11 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2O11 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
42 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2017
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2017/No.3
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan ketentuan tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas masing- masing bagian, hingga tata kerjanya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 37 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2021
PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 19 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 Tahun 2Ol9 tanggal 13 November Tahun 2019, dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130/13989/SJ tanggal 13 Desember Tahun 2019 Hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130/ 14106/SJ tanggal 18 Desember Tahun 2019 Hal Tindak lanjut Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penataan kelembagaan Dinas yang menangani pelayanan terpadu satu pintu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 11 diubah dan Ketentuan Pasal 20 diubah,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:
a. Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);
b. Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);
c. Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
d. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19).
10 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2019
PEDOMAN KELITBANGAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2019/No.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Kelitbangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
a. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 tahun 20I2 telah ditetapkan Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017.
Pengorganisasian Kelitbangan; Hasil Kelitbangan; SDM Kelitbangan; Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
154
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta dalam upaya penajaman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pajak Daerah berimplikasi terhadap penyempurnaan regulasi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan yaitu Ketentuan Pasal 34 diubah; Ketentuan Pasal 35 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38 dihapus; dan Ketentuan Pasal 39 diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
