Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Deerah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Deerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No. 1 Tahun 2004 ;5.UU No. 25 Tahun 2004 ;6.UU No. 33 Tahun 2004
;7.UU No.12 Tahun 2011 ;8.UU No. 5 Tahun 2014 ;9.UU No. 23 Tahun 2014
;10.UU No.30 Tahun 2014 ;11.PP No.58 Tahun 2005 ;12.PP No. 79 Tahun 2005
;13.PP No. 3 Tahun 2007 ;14.PP No. 8 Tahun 2008;15.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;16.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;18.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011 ;19.Perda Kab Serang No. 1 Tahun 2013 ;20.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.kentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.prinsip;4.ruang lingkup;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 17 Tahun 2015
Pedoman Keprotokolan Pada Pemerintah Dearah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Keprotokolan Pada Pemerintah Dearah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib, teratur dan memberikan rasa aman serta penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat perlu menetapkan Pedoman Keprotokolan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 14 Tahun 2008 ;3.UU No. 24 Tahun 2009
;4.UU No.9 Tahun 2010 ;5.UU No. 5 Tahun 2014 ;6.UU No. 23 Tahun 2014
;7.PP No. 62 tahun 1990;8.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;9.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;10.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011 ;11.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;12.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.sistematika penulisan
;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2015
Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No. 25 Tahun 2004 ;5.UU No. 33 Tahun 2004;6.UU No. 12 Tahun 2011
;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.30 Tahun 2014 ;9.PP No. 58 Tahun 2005
;10.PP No.79 Tahun 2005 ;11.PP No.3 Tahun 2007 ;12.PP No. 8 Tahun 2008
;13.PP No. 5 Tahun 2010 ;14.Perda Kab Serang No.26 Tahun 2006;15.Perda Kab Serang No. 5 Tahun 2008 ;16.Perda Kab Serang No. 3 Tahun 2009 ;17.Perda Kab Serang No.4 Tahun 2011 ;18.Perda Kab Serang No. 10 Tahun 2011 ;19.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;20.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011 ;22.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;23.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012 ;24.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;25.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013 ;26.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maksud , dan tujuan fungsi;3.prinsip dan proses penyusunan
;4.pedoman dan sistematika penyusunan;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2015
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retrubusi Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/N0.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retrubusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5), Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.12 Tahun 2011 ;3.UU No.6 Tahun 2014
;4.UU No. 23 Tahun 2014 ;5.UU No.30 Tahun 2014 ;6.UU No.43 Tahun 2014
;7.Perda Kab Serang No. 15 Tahun 2006;8.Perda Kab Serang No.16 Tahun 2006
;9.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008;10.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009
;11.Perda Kab Serang No. 13 Tahun 2009;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2010
;13.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012;14.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011
;15.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.informasi;5.pengalokasian;6.penyaluran;7.penggunan;8.pelaporan
;9.pemantuan dan evaluasi;10.pengawasan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 18 Tahun 2015
Pedoman Pelayanan Rujukan Kepegawaidaruratan Maternal Dan Neonatal DI kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kepegawaidaruratan Maternal Dan Neonatal DI kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Serang yang efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis, perlu disusun suatu pedoman pelayanan rujukan kegawatdaruratan meternal dan neonatal di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 29 Tahun 2004 ;3.UU No.40 Tahun 2004
;4.UU No. 36 Tahun 2009 ;5.UU No. 44 Tahun 2009 ;6.UU No.23 Tahun 2014
;7.UU No.30 Tahun 2014 ;8.UU No. 37 Tahun 2008 ;9.UU No.25 Tahun 2009
;10.UU No.24 Tahun 2011;11.PP No. 61 Tahun 2014 ;12.PP No. 12 Tahun 2013
;13.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2007 ;14.Perda Kab Serang No. 11 Tahun 2008
;15.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011 ;16.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011
;17.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011 ;18.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud , dan tujuan dan sasaran;3.ruang lingkup
;4.pembentukan dan pembinaan jejaring rujukan;5.monitoring dan evaluasi
;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 01 Tahun 2015
Batas Jumlah Spp-Up Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2015/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Spp-Up Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan; b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada hurup a, perlu mengatur jumlah pengajuan SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2. UU No.17 Tahun 2003 ;3. UU No. 1 Tahun 2004
;4. UU No.10 Tahun 2004 ;5. UU No.15 Tahun 2004 ;6. UU No. 23 Tahun 2014
;7. UU No.33 Tahun 2004 ;8.PP No.25 Tahun 2000 ;9.PP No.109 Tahun 2000
;10.PP No. 24 Tahun 2005;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005
;13.PP No. 58 Tahun 2005 ;14.PP No. 21 Tahun 2007 ;15.PP No.41 Tahun 2007
;16.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2006 ;17.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.pengguan SPP-UP;3.ketntuan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 04 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Program Raskin Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Serang Tahun 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2015/N0.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Serang Tahun 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah perlu adanya upaya pemenuhan sebagian kebutuhan pokok berupa pangan dalam bentuk beras;
b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang pedoman umum RASKIN 2015, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004
;4.UU No.33 Tahun 2004;5.UU No.11 Tahun 2009 ;6.UU No.12 Tahun 2011
;7.UU No.13 Tahun 2011 ;8.UU No. 18 Tahun 2012 ;9.UU No.17 Tahun 2013
;10.UU No. 23 Tahun 2014 ;11.UU No.30 Tahun 2014 ;12.PP No. 68 Tahun 2002
;13.PP No.15 tahun 2010 ;14.Perda Kab Serang No. 5 Tahun 2008 ;15.Perda Kab Serang No. 3 Tahun 2009 ;16.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011
;17.Perda Kab Serang No.7 Tahun 2012 ;18.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.tujuan , sasaran dan manfaat;3.pengelolaan dan pengorganisasian;4.perencanaan dan penganggaran;5.penggunaan anggaran
;6.mekanisme;7.pengendalian dan pelaporan;8.sosialisasi;9.ketentuan lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2015
Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Manajemen Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan tersedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 17 Tahun 2003 ;3.UU No.25 Tahun 2004
;4.UU No.33 Tahun 2004 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.PP No.58 Tahun 2005
;7.PP No.39 Tahun 2006 ;8.PP No. 3 Tahun 2007 ;9.PP No.6 Tahun 2008
;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.Perda Kab Serang No. 26 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;13.Perda Kab Serang No.3 Tahun 2009 ;14.Perda Kab Serang No. 4 Tahun 2011 ;15.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011
;16.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;17.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011
;18.Perda Kab Serang No. 7 Tahun 2012 ;19.Perda Kab Serang No.12 Tahun 2012
;20.Perda Kab Serang No.13 Tahun 2012 ;21.Perda Kab Serang No.8 Tahun 2013
;22.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan
;3.ruang lingkup pedoman perncanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;4.sistematika penulisan pedoman perencanaan manajemen data dan informasi pemerintah kabupaten serang;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 35 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka ketentuan Pasal 15 mengenai penggunaan dana kapitasi dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.29 Tahun 2004 ;3.UU No.33 Tahun 2004
;4.UU No.40 Tahun 2004 ;5.UU No. 36 Tahun 2009 ;6.UU No. 44 Tahun 2009
;7.UU No.24 Tahun 2011 ;8.UU No. 23 Tahun 2014 ;9.PP No.58 Tahun 2005
;10.PP No.101 Tahun 2012 ;11.PP No.12 Tahun 2013 ;12.Perda Kab Serang No.11 Tahun 2008;13.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011;14.Perda Kab Serang No. 5 Tahun 2008;15.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
terdapat dalam pasal 1 , pasal 15 , dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 33 Tahun 2015
Standar Operasional Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.24 Tahun 2009
;4.UU No. 25 Tahun 2009 ;5.UU No. 9 Tahun 2010 ;6.UU No.12 Tahun 2011
;7.UU No.5 Tahun 2014 ;8.UU No. 23 Tahun 2014 ;9.UU No.30 Tahun 2014
;10.PP No.62 Tahun 1990 ;11.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2008 ;12.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011 ;13.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;14.Perda Kab Serang No. 20 Tahun 2011 ;15.Perda Kab Serang No.1 Tahun 2013 ;16.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.prinsip;4.raung lingkup;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
