Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 168 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 43 Tahun 2015

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NO. 43 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD 43 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1. Lingkup Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa; 2. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama; 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD. Peraturan Desa selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 43 Tahun 2014

Perubahan perbup no 18 tahun 2013 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos

APBD

Download :
Perbup No.43 TA 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 46 Tahun 2013

Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perbub 46 -2013 ttg Pengelolaan karcis.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 48 Tahun 2015

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP NO. 48 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 48 Tahun 2013

Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Kecepatan Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam kabupaten Blitar

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 49 Tahun 2015

Pedoman Penilaian Bangunan Khusus

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERBUP NO. 49 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, LD 49 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Bangunan Khusus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak atas obyek Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu adanya pedoman penilaian bangunan khusus.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
1. Tujuan pedoman penilaian bangunan khusus adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan penilaian agar dapat dihasilkan NJOP bangunan yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajaran; 2. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pendekatan Biaya (Cost Approach). Pendekatan Biaya dilakukan dengan cara mencari biaya reproduksi baru (Reproduction Cost New).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 53 Tahun 2013

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup 53-2013 ttg perjalanan dinas.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 54 Tahun 2013

Tata cara pemungutan PBB

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perbub 54-2015 ttg tata cara pemungutan pbb.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .