Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 39 Tahun 2021 ttg Tata Tanam Tahunan Periode 2021 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 39 Tahun 2021 telah ditetapkan Tata
Tanam Tahunan Periode 2021-2022, bahwa dengan adanya cetak sawah baru dan
adanya keterbatasan sumber air sehingga
penggolongan untuk tata tanam di Kabupaten
Kulon Progo perlu adanya perubahan, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
33/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 , Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2011, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon
Progo Nomor 155 Tahun 1984 , Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon
Progo Nomor 130 Tahun 1989 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun
2021.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2021 tentang Tata Tanam Tahunan Periode
2021-2022 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 5 diubah dan Ketentuan Lampiran diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2021 tentang Tata Tanam Tahunan Periode
2021-2022.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 telah ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal I angka 1
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2019, Dokumen
Perencanaan Tahun 2020 yang telah
ditetapkan sebelum Peraturan Daerah
dimaksud, harus menyesuaikan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah dimaksud paling lambat
sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 ditetapkan, sehingga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
101);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2019 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2007 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2019 ;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38
Tahun 2019;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
Nomor 38), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Peraturan Yang diubah: Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 73 Tahun 2008
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 88 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.73 Tahun 2008 ttg Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 310/KEP/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2021.
Materi pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula
sebesar Rp1.578.872.013.759,00 bertambah sebesar
Rp133.046.192.746,00 sehingga menjadi
Rp1.711.918.206.505,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon, Sogan Dan Karangwuni
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan,
dan Pengesahan Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon,
Sogan, dan Karangwuni;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Batas Kalurahan Kalidengen, Demen, Plumbon, Sogan, Dan Karangwuni.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Halaman: 15 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 73 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 74 Tahun 2016
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN – ORGANISASI – SUSUNAN ORGANISASI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2016/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; Sub Bidang Pengembangan Karier; dan Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
d. Bidang Mutasi, terdiri dari : Sub Bidang Kepangkatan; dan Sub Bidang Mutasi Jabatan.
e. Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri dari : Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian; dan Sub Bidang Disiplin; dan Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 70 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Kepegawaian Daerah
25 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 74 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
