Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu adanya pengaturan
mengenai tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga:
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan dana Belanja Tidak
Terduga lebih tertib, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur
tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penganggaran, Tata Cara Penggunaan BTT, Mekanisme Pengajuan BTT, Pertanggungjawaban Dan Laporan, Pencatatan Aset Yang Diperoleh Dari Penggunaan BTT, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Halaman: 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 70 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.2 Tahun 2013 ttg Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 70 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Budaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan
nasional di Daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo berupaya untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis, dan
bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan
tujuan pendidikan nasional, bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan
penguatan pendidikan karakter melalui
pelestarian kebudayaan dan jati diri bangsa, perlu
mengintegrasikan nilai-nilai budaya Daerah
Istimewa Yogyakarta khususnya budaya di
Daerah pada satuan pendidikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 , Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 66 Tahun 2013 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
18 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun
2017.
Materi pokok : Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya, Kerja sama, Tanggung jawab, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 70 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dinas terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan, terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan Seksi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan.
4. Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri dari : Seksi Produksi Pembudidayaan Ikan; Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya; dan
5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, terdiri dari : Seksi Pelayanan Usaha Perikanan; dan Seksi Bina Usaha Perikanan.
6. Kelompok jabatan fungsional tertentu
7. Unit pelaksana teknis dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
23 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 31 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 15 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
komponen dalam standar satuan barang dan jasa
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2023
Materi Pokok: Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
Peraturan Yang diubah Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
Jumlah Halaman: 5 HLM, Jumlah Lampiran: 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
Mengubah Peratuaran Bupati Kulon Progo No. 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Digitalisasi Data Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam fasilitasi pendaftaran tanah, pengendalian dan pengawasan, perizinan serta pemberdayaan tanah diperlukan data pertanahan yang lengkap, informatif, terbaru, dan dapat diintegrasikan dengan peta tata ruang wilayah daerah tata ruang wilayah daerah serta diaplikasikan pada WEB Geographic Information System; untuk dapat mewujudkan data pertanahan perlu dilakukan digitalisasi pertanahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017; Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2017; Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017
Materi pokok: Ketentuan Umum; Digitalisasi Data Pertanahan; Aplikasi WEB GIS; Penyebarluasan informasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Halaman: 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dinas terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian
3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan.
3. Bidang Perdagangan, terdiri dari : Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan; Seksi Promosi dan Distribusi; dan Seksi Ekspor Impor.
4. Bidang Pengelolaan Pasar Daerah, terdiri dari : Seksi Pembinaan Pasar Daerah; dan Seksi Pengembangan Pasar Daerah.
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari : Seksi Industri Agro Makanan dan Minuman; Seksi Industri Sandang Kulit dan Kerajinan; dan Seksi Industri Logam Kimia dan Aneka.
6. Kelompok jabatan fungsional tertentu
7. Unit pelaksana teknis dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, dan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
26 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
