Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Kulon Progo dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu sehingga membutuhkan tempat hunian; bahwa rumah kost sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaannya agar memberikan keamanan, kenyamanan, menjamin kepastian hukum, dan tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan ketertiban dalam myarakat;
Dasar Hukum: Pasar 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 5 Tahun 2021; Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021; Perda KP Nomor 4 Tahun 2013.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan Berusaha Rumah Kost; Pengelolaan Rumah Kost: Hak , Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14 Agustrus
Halaman: 14 hlm, Penjelasan: 7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2001
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting Di Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020 telah diatur Penanganan
Stunting di Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting dan
memperhatikan dinamika perkembangan dalam
pelaksanaan percepatan penanganan
penurunan stunting di Daerah, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018
tentang Penanganan Stunting di Daerah, perlu
ditinjau untuk sesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2269/Menkes/Per/XI/2011 ;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100
Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun
2023 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting di
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Ketentuan Pasal 9 diubah
5. Ketentuan Pasal 10 diubah
6. Ketentuan Pasal 12 diubah
7. Ketentuan Pasal 14 diubah
8. Ketentuan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Halaman: 13 hlm, Lampiran: 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Individual Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemungutan PBB P2 di Daerah yang lebih relevan dan proporsional diperlukan penilaian untuk memperoleh nilai jual obyek pajak sebagai dasar penetapan PBB P2 yang bersifat khusus; berdasarkan pertimbangan tersebut peru menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Individu PBB P2
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 55 Tahun 2016; Permenkeu Nomor 208/PMK.07/2018; Perda KP Nomor 2 Tahun 2013
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Penilaian PBB P2; Pedoman Pelaksanaan Penilaian PBB P2; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Halaman: 8 hlm, Lampiran: 10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Bahwa dalam rangka memperkuat karakter dan identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta, perlu dibentuk lembaga Perangkat Daerah yang mengampu penyelenggaraan urusan keistimewaannya; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Perangkat Daerah yang mengampu urusan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015
Materi Pokok: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Ahli
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan : 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2010/NO.13 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Pebup Kulon Progo No.33 Tahun 2008 ttg Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
