Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengaturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa perlu disesuaikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Perbup No. 66 Tahun 2017
105
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4.B TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran terhadap pemberian pengurangan dan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009;UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;UU No. 28 Taun 2009; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 37 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4.B TAHUN 2011
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 30 Tahun 2014
pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten karimun
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpdu Kabupten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, murah, cepat, efektif, terpadu dan transparan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpdu Kabupten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
Perbup No. 4 Tahun 2013
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 56 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 56
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiman telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU no. 17 Tahun2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Perbup No. 68 Tahun 2017
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2019
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KARIMUN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petujuk pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Kab. Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 62 Tahun 2017
PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa untuk mengantisipasi permasalahan teknis yang diakibatkan dari berubahnya peraturan perundangan - undangan yang m engatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan guna memberikan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2017
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PROGRAM SETIAP ANAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN SETELAH LAHIR ATAU MENJELANG TAMAT SEKOLAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 berkaitan dengan Inovasi Pelayanan, maka pelayanan dibidang Pencatatan Sipil khususnya akta kelahiran perlu dilakukan inovasi
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permendagri No. 19 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 6 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Karimun No. 3 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 62 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati K arimun Nomor 53 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 7)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 78 Tahun 2020
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 7 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 7 ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
Pasal 18 ayat (6) UUDTahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2013; Perda Kab. Karimun No. 2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Tidak Ada
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA
ABSTRAK:
dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap nomenklatur jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 80 Tahun 2010; PP Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Karimun Nomor 64 Tahun 2021
Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Kondisi Kerja, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Merubah Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Kondisi Kerja
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat