Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 9 Tahun 2014; PERDA No 1 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
23 halaman,1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa pagu Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016, dan untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/ Kelurahan bagi Rumah Tangga sebagai Penerima Manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,diperlukan pengaturan dalam pelaksanaanya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 30 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tangerang No. 96 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016, meliputi:
1.Ketentuan Umum;2.Pengalokasian;
3.Unsur Penunjang Pelaksanaan;4.Mekanisme Penyaluran;5.Pembiayaan;6.Pembinaan dan Pengawasan;7.Pelaporan;8.Penanganan Pengaduan Masyarakat;9.Ketentuan Lain-Lain; dan10.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 16 Tahun 2011; PP No 42 Tahun 2013;
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Hak dan Kewajiban; 4.Bantuan Hukum Secara Litigasi; 5.Bantuan Hukum Secara NonLitigasi; 6.Pendanaan; 7.Pengawasan; 8.Larangan; 9.Ketentuan Penyidikan; 10.Ketentuan Pidana; 11.Ketentuan Lain-Lain; 12.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS yang berbasis kompetensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tangerang;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu disusun suatu Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dengan Peraturan Bupati
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 12 Tahun 1961; PP No 99 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Belajar; 3. Izin Belajar; 4. Biaya Pendidikan; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerBup Nomor 23 Tahun 2001
1. Ketetentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tugas Pokok,Fungsi,Rincian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati; 4. Tata Kerja; 5. Jabatan; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 39 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah dan untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1997, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kerugian Daerah; Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; Penyelesaian Kerugian Daerah Mengalami Kemacetan; Tata Cara Menetapkan Jumlah Kerugian Daerah; Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR); Kadaluwarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tta Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PerMen Dalam Negeri No 64 Tahun 2007; PerMen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2009; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 51 Tahun 2012; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 40 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Teluknaga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.15-Huk/2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp152.478.255.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
b. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menempatkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan peruntukkannya dalam Bantuan Keuangan Provinsi Banten serta adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada satu kegiatan dalam rangka tercapainya kinerja kegiatan, perlu melakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penambahan dan pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 1 (DPA-PPKD 1), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 2.1 (DPA-PPKD 2.1) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir 2.2 dan Formulir 2.2.1 (DPA-SKPD 2.2 dan DPA-SKPD 2.2.1);
UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;Perpres No 71 Tahun 2012; Perpres No 32 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011;Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 72 Tahun 2012; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2015; Perda Kab.Tangerang No 2 Tahun 2009; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan)
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan) ;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 1996; UU No.23 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.54 Tahun 2002; PERPE No.58 Tahun 2005; PERPE No.38 Tahun 2007; PERPE No.50 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Tangerang No.05 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum; 2. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; 3. Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
