Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2011/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) perlu adanya standar operasional prosedur (SOP);
b. bahwa Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang.
1. UU No. 5 Tahun 1999 ;2. UU No. 28 Tahun 1999 ;3. UU No. 23 Tahun 2000
;4. UU No. 1 Tahun 2004 ;5. UU No. 15 Tahun 2004 ;6. UU No. 32 Tahun 2004 ;7. UU No. 33 Tahun 2004 ;8. UU No. 11 Tahun 2008 ;9. UU No. 14 tahun 2008 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 32 Tahun 1950 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 79 Tahun 2005 ;14. PP No. 38 Tahun 2007 ;15. PP No. 106 Tahun 2007
;16. PP No. 54 Tahun 2010 ;17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 ;18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 16
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2020 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Tangerang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 21 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kep. Mekes No HK.01.07/Menkes/328/2020; Kep Menkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kemendagri No 440-830 Th 2020; Pergub Banten No 28 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; 4. Surat Izin masuk Kabupaten Tangerang; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB; 7. Sumber Daya Penanganan Covid-19; 8. Satuan Tugas Siaga Covid-19 Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Covid-19 Tingkat RT dan satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kelurahan/Desa; 9. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; 10. larangan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Pembiayaan; 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2020.
61 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 09 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
1. UU No.17 tahun 1997;2. UU No. 19 tahun 1997;3. UU No. 23 tahun 2000
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32a tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. PP No. 38 tahun 2007;9. PP No. 69 tahun 2010
;10. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;11. Perda Kab Tanggerang No. 10 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis obyek dan subyek pajak;3.dasar pengenaan dan tarif pajak;4.tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak restoran;5.keberatan dan banding
;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 54 Tahun 2011
Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2011/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Perpustakan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/ Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus perlu dikeluarkan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Tangerang.
1.UU No.4 Tahun 1990 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No. 23 Tahun 2000
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No. 43 Tahun 2007 ;6.UU No.11 Tahun 2008
;7.UU No.14 Tahun 2008 ;8.UU No.44 Tahun 2008 ;9.UU No.25 Tahun 2009
;10.UU No. 12 Tahun 2011 ;11.PP No.19 Tahun 2005 ;12.PP No.79 Tahun 2005
;13.PP No.38 Tahun 2007 ;14.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010
;15.Perda Kab Tanggerang No.59 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis jenis perpustakaan;3.koleksi perpustakaan
;4.pengembangan koleksi;5.alihmedia koleksi;6.sarana dan prasarana
;7.layanan perpustakaan;8.taman bacaan masayarakat;9.pembudayaan kegemaran membaca;10.pengelolaan perpustakaan;11.kerjasama
;12.pendanaan;13.tenaga kepustakaan;14.pembinaan dan pengawasan
;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 72 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
b. bahwa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,perlu adanya ketentuan yang mengatur tentangPenerapan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005 ;8.PP No.60 Tahun 2008 ;9.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 2 Tahun 2009;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.tranksaksi non tunai;4.pengawasan dan pengendalian internal;5.monitoring dan evaluasi pelaksanaan transkasi non tunai
;6.ketentuan peralihan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terutama terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar, wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak melalui lembaga pelayanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya;
b. bahwa untuk memudahkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan perlu orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan
UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1974; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; PerPres No 69 Tahun 2008; PerMen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 10 Tahun 2012; PERDA Provinsi Banten No 10 Tahun 2005; PERDA Provinsi Banten No 096 Tahun 2014; PerGub Banten No 80 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014; PerBup Tangerang No 122 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penanganan Korab Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tangerang; 3. Sistematika Standar Operasional Prosedur Penanganan Korab Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tangerang; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
17 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 04 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseoran Terbatas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan;
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum lembaga keuangan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu dilakukan perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan LPK Menjadi Perseroan;
3. Nama dan Logo Perseroan;
4. Tempat Kedudukan;
5. Pengalihan Aset, Hak, dan Kewajiban;
6. Kegiatan Usaha;
7. Permodalan dan Saham;
8. Organisasi;
9. Kepegawaian;
10. Penyertaan Modal Daerah;
11. Prinsip Pengelolaan;
12. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
13. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;
14. Pembubaran dan Likuidasi;
15. Divestasi;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Hari, Jam Kerja, Dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja, diantaranya melalui kepatuhan terhadap kewajiban hari dan jam kerja Pegawai ASN Kabupaten Tangerang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan kewajiban Pegawai ASN, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.38 Tahun 2007; PERPE No.53 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
Peraturan Ini Memuat; 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS; 2. Tambahan Penghasilan Pegawai; 3. melaksanakan tugas sebagai ajudan; 4. melaksanakan tugas karena pengaturan jam kerja; 5. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah; 6. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 7. menjalankan cuti tahunan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 58 Tahun 2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi aspek kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 23 Tahun 2014 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;6.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2018
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang teIah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional serta bersifat otonom baik dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan serta mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950; 2.UU No. 44 Tahun 2004; 3.UU No.23 Tahun 2000; 4.UU No. 5 Tahun 2014; 5.UU No.23 Tahun 2014; 6.PP No. 16 Tahun 1994; 7.PP No.18 Tahun 2016; 8.PP No. 87 Tahun 1999; 9.PP No. 77 Tahun 2015;10.PP No.49 Tahun 2016; 11.Perda Kab Tanggerang; No. 11 Tahun 2016;12.Perbup Tanggerang No. 88 Tahun 2016; 13.Perbup Tanggerang No.115 Tahun 2016.
1.ketentuan umum; 2.kedudukan dan susunan organisasi; 3.tugas dan rincian tugas
; 4.tata kerja, pelaporan dan hak mewakili; 5. kepegawaian; 6. pembiayaan; 7. penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
