Balai Benih Padi, Palawija Dan Pembibitan Holtikultura Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2011/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Balai Benih Padi, Palawija Dan Pembibitan Holtikultura Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Padi, Palawija dan Pembibitan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2010 ;
b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja
1.UU No.8 Tahun 1974 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.10 Tahun 2004
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No. 33 Tahun 2004 ;6.PP No.38 Tahun 2007
;7.PP No. 41 Tahun 2007 ;8.Perda Kab Tanggerang No. 01 Tahun 2008 ;9.Perda Kab Tanggerang No. 02 Tahun 2008
1.ketentuan umum;2.tugas dan fungsi;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayaan
;6.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PENGADUAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu pengelolaan pengaduan/ whistleblowing system yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yang telah diubah UU No 20 Th 2001; UU No 23 Th 2014 yang telah diuah UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpres No 81 Th 2010; Perpres No 29 Th 2014; Permendagu Negara Dan Reformasi Birokrasi No 52 Th 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Th 2010; Perda No 11 Th 2016.
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 1116).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 6 Tahun 2013
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu adanya tata cara pemberian dan pertanggungjawaban sebagai pedoman pengelolaan agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 48 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Ketentuan umum;2Peruntukan belanja tidak terduga;3.Tata cara pemberian belanja tidak terduga;4.Pertanggungjawaban belanja tidak terduga;5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 75 Tahun 2019
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Tangerang No. 70 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERATURAN - BUPATI - TANGERANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2019/75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa.
pasal 18 ayat (6) undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yang telah diubah PP No 47 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 82 Th 2015 yang telah diubah Permendagri No 66 Th 2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014 yang telah diubah Perda No 17 Th 2018; Perbup Tangerang No 79 Th 2014 yang telah diubah Perbup No 79 Th 2014; Perbup Tangerang No 102 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 42 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - ANGKUTAN ORANG - KENDARAAN BERMOTOR UMUM - DALAM TRAYEK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2020 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
ABSTRAK:
Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
UU No 23 Th 2000; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 74 Th 2014; Permenhub No PM 15 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 6 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 93 Th 2016.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2020.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 26 Tahun 2020
INSENTIF - PAJAK DAERAH - AKIBAT PANDEMI COVID-2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2020 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; PP No 21 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Pergub Banten No 16 Th 2020; Perda Kab Tangerang No 10 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kab Tangerang No 18 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Peraturan Bupati Tangerang No 111 Th 2016; Peraturan Bupati Tangerang No 20 Th 2020.
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KAB . TANGERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; PP No 60 Th 2014 yg telah diuibah dg PP No 8 Th 2016; Perpres No 107 Th 2017; Permenkeu No 50/PMK.07/2017 yg telah diubah dg Permenkeu No 112/PMK.07/2017; Permenkeu No 199/PMK.07/2017; Permendagri No 113 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Rincian Dana Desa; 3. Penyaluran Dana Desa; 4. Penggunaan Dana Desa; 5. Pelaporan Dana desa; 6. Pelaporan dana Desa; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 74 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945; UU No 14 Th 1950 yangbtelah diubah UU No 4 Th 1968; Uu No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 2 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yang telah diubah PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yang teah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2017; PP No 18 Th 2017; PP No 2 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpres No 32 Th 2014; Perpres Ri No 82 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 32 Th 2011 yang telah diuah Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 72 Th 2012; Permenkes No 21 Th 2016; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 2 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 3 Th 2019.
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 55 Tahun 2013
PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN PEMERINTAH DAERAH.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN ATAU DIDIRIKAN PEMERINTAH DAERAH.
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman penugasan guru sebagai kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan
pemerintah daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dalam huruf a belum optimal memberikan kepastian
hukum maka perlu diubah untuk sesuaikan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang
diselenggarakan Atau Didirikan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 199, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2001, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Atau Didirikan Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
1.Ketentuan umum;;2.Persyaratan guru yang dapat diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan;;3. Penyiapan calon kepala satuan pendidikan;;4.Pembentukan tim seleksi penugasan guru sebagai kepala satuan pendidikan;;5.Proses pengangkatan kepala satuan pendidikan;;6. Masa tugas kepala satuan pendidikan;;7.Pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala satuan pendidikan;;8. Penilaian kinerja kepala satuan pendidikan;;9. Perpindahan dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala satuan pendidikan;
;10. Ketentuan peralihan;;11Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 42 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cisoka Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005
;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No. 44 Tahun 2016 ;13.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016 ;14.PerBup Tanggerang No. 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
