Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, LD.2011/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berinvestasi di bidang penanaman modal di wilayah Kabupaten Tangerang, diperlukan pemberian data dan informasi tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu disusun Pedoman Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal melalui Peraturan Bupati;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 17 Tahun 2003 ;3. UU No. 15 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. UU No. 25 Tahun 2007
;7. UU No. 40 Tahun 2007 ;8. UU No. 20 Tahun 2008 ;9. UU No. 10 Tahun 2009 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 44 Tahun 1997 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 38 Tahun 2007 ;14. PP No. 1 Tahun 2008 ;15. PP No. 45 Tahun 2008
;16. PP No. 76 Tahun 2007 ;17. PP No. 27 Tahun 2009 ;18. PP No. 01 Tahun 2008
;19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 ;20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008
;21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup , maksud , dan tujuan;3.bidang usaha yang terbuka dengan persayaratan;4.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha; bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 44 Tahun 1997 yang telah diganti dengan PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 1996 yang telah diganti dengan PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2005 yang telah diganti dengan PP No. 5 Tahun 2010; Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007; PMK No. 159/PMK.07.2007 yang telah diganti dengan PMK No. 40/PMK.07/2011; Perda Kab. Tangerang No. 11 Tahun 1999; Perda No. 2 Tahun 2002; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 9 Tahun 2009; Perda No. 13 Tahun 2011.
1.ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. azas dan prinsip;4. ruang lingkup
;5. pembiayaan;6. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan
;7.program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan
;8. forum tslp pasal 14;9. kewajiban pemerintah daerah;10. pembinaan dan pengawasan;11.penghargaan dan sanksi;12.ketentuan peralihan;13. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
-
Keputusan Bupati tentang Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2020 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaam Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru dan peserta didik pindahan di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendiknas No 34 Th 2006; Peraturan Bersama Mendikbud dan Menag No 2/VII/Pb/2014 dan No 7 Th 2014; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 44 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 11 th 2016; Peraturan Bupati tangerang No 87 Th 2016.
Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Ddidki baru dan Peserta Didik Pindahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 54 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamulya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten TAngerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Camat mendapat pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 98 Tahun 2014; Permendagri No 04 Tahun 2010; Permen No 15 Tahun 2014; Permen No 16 Tahun 2014; Permen No 24 Tahun 2014;Permendagri No 83 Tahun 2014;Perda Kab.Tangerang No15 Tahun 2014; Perbup No 38 Tahun 2015.
1.Ketentuan Umum; 2.Tujuan,Prinsip dan Ruang Lingkup; 3.Tata Cara dan Prosedur; 4.SDM dan Pembiayaan; 5.Pembinaan,Monitoring,Evalusi dan Pelaporan,6.Pengawasan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2016.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 ;12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
;14.Perbup No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas peran serta membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengembangan bidang keagamaan selaku Petugas Pemulasaran Jenazah, maka perlu adanya pedoman pemberian insentif.
UU No 14 Th 1950 Yang telah diubah UU no 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP Peganti UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2012; Permendagri No 32 Th 2011 yang telah diubah Permendagri No 14 Th 2016; Perbup Tangerang No 1 Th 2007.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 17 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
a. bahwa zakat merupakan kewajiban ummat Islam yang mampu sesuai dengan Syariat Islam untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan dalam penanggulangan kemiskinan ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan Syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat mengingkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;
c. bahwa Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat,Infa dan Shadaqah di Kabupaten Tangerang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, maka perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2010; PP No 14 Tahun 2014.
1. Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Subyek dan Obyek Zakat; 4.Yang Berhak Menerima Zakat; 5.Harta Yang Dikenai Zakat; 6.Baznas Kabupaten; 7.Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil; 8.Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, 9.Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 10.Pembinaan dan Pengawasan; 11.Peran Serta Masyarakat; 12.Sanksi Administratif 13.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pengaturan tentang pengolaan arsip dinamis;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.28 Tahun 2012; Perda No.15 Tahun 2014; Perda No.1 Tahun 2015;
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2-013-2018 Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/N0.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2-013-2018 Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
a.bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 tahun 2014; Permenpan No PER/20/M.PAN/11/2008; Permenpanrb No 53 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2015; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
34 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
