Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perencanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. tingkat kekerasan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak masih tinggi, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Tahun 2021 No. 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan
ABSTRAK:
a. Pedoman penyediaan bantuan operasional sekolah daerah di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan; b. Pedoman penyediaan bantuan operasional sekolah dalam perkembanganya tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengelolaan bantuan operasional pendidikan, maka Peraturan Bupati di atas perlu diubah untuk disesuaikan.
UU No.14 Tahun 1950; UU Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2020..
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 38 Tahun 2016
Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2016/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integritas Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan program Kartu Sehat pada Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang;
Dalam upaya mewujudkan implementasi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perbub No. 51 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Mekanisme Integrasi; Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Pendanaan dan Mekanisme Pembayaran; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2017
Pembentukan Dana cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018 diperlukan dana yang besar sehingga apabila dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan berpengaruh pada likuiditas anggaran;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.14 Tahun 1950 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.17 Tahun 2003;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.UU No.1 Tahun 2015;9.PP No. 17 tahun 2007;10.PMDN No. 13 Tahun 2006
;11.PMDN No. 44 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.prinsip pembentukan dana cadangan;3.tujuan pembentukan dana cadangan;4.besaran dan sumber pendanaan dana cadangan;5.pelaksanaan dan penatausahaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
Penjabaran Pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 21 Tahun 2019
pemberian - tunjangan - hari raya - bagi - pegawai
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2019.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 36 Th 2019; Pemenku No 58/PMK)%/2019; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perda Kab Tangerang No 16 Th 2018.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN TANGERANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 05 Tahun 2012
Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2012/NO.05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.29 Tahun 2004
;4.UU No.32 Tahun 2004 ;5.UU No.36 Tahun 2009 ;6.UU No.44 Tahun 2009
;7.UU No.12 Tahun 2011 ;8.PP No.32 Tahun 1996 ;9.PP No.23 Tahun 2005
;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PMDN No. 61 tahun 2007;12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 ;13.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069/Menkes/SK/II/2006
;14.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010;15.Perda Kab Tanggerang No.119 Tahun 2008 ;16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kebijakan tarif;3.prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif;4.masa waktu tarif;5.instalasi farmasi;6.ketentuan lain lain;7.nama , obyek tarif , subyek , dan jenis pelayanan;8. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 74 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.27 Tahun 2014 ;6.PMDN No. 13 Tahun 2006
;7.PMDN No.19 Tahun 2016 ;8.PMDN No.64 Tahun 2013 ;9.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;10.Perbup Tanggerang No.110 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.rekonsiliasi laporan realisasi anggaran;3.konsolidasi aset tetap
;4.rekonsiliasi laporan keuangan;5.penyajian laporan keuangan OPD;6.penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:
Kebudayaan daerah merupakan kekayaan budaya Daerah sebagai Wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sebagai identitas Daerah yang harus dilestarika berdasarkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila
Pasal 18 ayat(6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No m4 th 1968; UU No 23 Th 2000;
UU No 11 Th 2010; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 th 2015; UU RI No 5 Th 2017;
Penetapan Kode Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi Dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2011/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kode Kode Komponen Pemilik Barang, Nomor Kode Unit, Kode Lokasi Dan Kode Barang Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Penetapan komponen pemilik barang, nomor kode unit, kode lokasi dan kode barang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2008 ;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, yang berakibat terjadinya Perubahan/Alih Tugas, Struktur Jabatan dan Nomenklatur pada setiap Badan/Kantor/Dinas/Bagian, maka Peraturan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditinjau kembali ;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. UU No. 33 Tahun 2004 ;5. PP No. 38 Tahun 2007 ;6. PP No. 2 Tahun 2001
;7. PP No. 6 Tahun 2006 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 6 Tahun 2010 ;9. Perda Kab Tanggerang No. 8 Tahun 2010
terdapat pada pasal 1 sampai dengan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
