Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mauk Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 9 Tahun 2014; PERDA No 1 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Unit Pelaksana Teknis Dan Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
23 halaman,1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2021 No. 05
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa, Dan Penggunaan Dana Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGALOKASIAN; BAB III PENYALURAN DANA DESA; BAB IV PELAPORAN DANA DESA; BAB V PELAPORAN DANA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 ; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang PBB dan BPHTB perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ;
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 Tahun 2000 ;3. UU No.17 Tahun 2003
;4. UU No.1 Tahun 2004 ;5. UU No.32 Tahun 2004 ;6. UU No.33 Tahun 2004
;7. UU No.28 Tahun 2009 ;8. UU No.12 Tahun 2011 ;9. PP No.58 Tahun 2005
;10.PP No.79 Tahun 2005 ;11.PP No. 38 Tahun 2007 ;12.PP No.41 Tahun 2007
;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;14. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;15.Perda Kab Tanggerang No.10 Tahun 2010
;16.Perda Kab Tanggerang No.33 Tahun 2010
tedapat dalam pasal 1, pasal 2 , dan pasal 18
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016
PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT DISTRIBUSI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KEPADA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa pagu Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016, dan untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan penyaluran beras untuk Raskin/ Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Titik Distribusi pada Desa/ Kelurahan bagi Rumah Tangga sebagai Penerima Manfaat hingga mencapai target 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,diperlukan pengaturan dalam pelaksanaanya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 33 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, UU No 30 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 13 Tahun 2009, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2014, Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015, Perda Kabupaten Tangerang No. 96 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016, meliputi:
1.Ketentuan Umum;2.Pengalokasian;
3.Unsur Penunjang Pelaksanaan;4.Mekanisme Penyaluran;5.Pembiayaan;6.Pembinaan dan Pengawasan;7.Pelaporan;8.Penanganan Pengaduan Masyarakat;9.Ketentuan Lain-Lain; dan10.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 16 Tahun 2011; PP No 42 Tahun 2013;
1.Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Hak dan Kewajiban; 4.Bantuan Hukum Secara Litigasi; 5.Bantuan Hukum Secara NonLitigasi; 6.Pendanaan; 7.Pengawasan; 8.Larangan; 9.Ketentuan Penyidikan; 10.Ketentuan Pidana; 11.Ketentuan Lain-Lain; 12.Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2016.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 61 Tahun 2011
Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu ditata jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2004 ;3.UU No.33 Tahun 2004
;4.UU No.12 tahun 2011 ;5.PP No.38 Tahun 2007 ;6.PP No. 41 Tahun 2007
;7.PP No.91 Tahun 1999 ;8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2017
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranyapelayanan publik yang baik, diperlukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1950;2.UU No. 14 Tahun 1950;3.UU No. 37 Tahun 2008 ;4.UU No. 25 Tahun 2OO9 ;5.UU No.23 Tahun 2Ol4 ;6.PP No. 65 tahun 2005 ;7.PP No.96 Tahun 2OI2 ;8.PMPANDRBRI No.35 Tahun 2Ol2 ;9.PMPANDRBRI No. 15 Tahun 2014
;10.PMPANDRBRI No. 16 Tahun 2Ol4;11.PMPANDRBRI No. 15 Tahun 2014
;12.PMPANDRBRI No.24 Tahun 2014;13.PMPANDRBRI No. 30 Tahun 2Ol4
;14.PMPANDRBRI No.1 Tahun 2015;15.Perda Kab Tanggeerang No. 22 Tahun 2Ol3
;16.Perda Kab Tanggeerang No. 16 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.penyelenggaraan pelayanan publik;3.pembina , organisasi penyelenggara , evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan publik
;4.hak dan kewajiban;5.sistem pelayanan terpadu;6.penyelesaian pengaduan;7.inovasi daerah;8.peran serta masyarakat;9.evaluasi dan pelaporan
;10.pembinaan dan pengawasan;11.pembiayaan;12.ketentuan peralihan;13.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 26 Tahun 2011
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2011/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu ada aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011.
1. UU No. 23 Tahun 2000;2. UU No. 1 Tahun 2004;3. UU No. 10 Tahun 2004
;4. UU No. 32 Tahun 2004 ;5. UU No. 33 Tahun 2004 ;6. PP No. 58 Tahun 2005
;7. PP No. 38 Tahun 2007 ;8. Perda Kab Tanggerang No. 2 Tahun 2009 ;9.Perda Kab Tanggerang No. 13 Tahun 2006
1.ketentuan umum;2.peruntukan belanja tidak terduga;3.tata cara pemberian belanja tidak terduga;4.pertanggung jawaban belanja tidak terduga;5.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2021 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pagawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Untuk menjamin keselarasan antara potensial Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional; b. Penyusunan pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antarposisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan; c. Sesuai ketentuan UU ASN dan pertauran pelaksanaannya, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai kebutuhan berdasarkan pola karier nasional yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP POLA KARIER PNS; BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
50 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
