PENANGGULANGAN-HUMAN-IMMUNODEFICIENCY-VIRUS DAN ACQUIRED-IMMUNE-DEFICIENCY-SYNDROME
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiensy Syndrome
ABSTRAK:
a. bahwa Human Immunodeficiency Virus merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, dan apabila virus tersebut tidak dikendalikan dalam jangka waktu tertentu dapat berkembang menjadi Acquired Immune Deficiency Syndrome sehingga dapat mengancam derajat kesehatan Masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
b. bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus di daerah semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
Pasal 18 ayat (6) UUD1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2007; Permenkes No 21 Tahun 2013; Perda Prov.Banten No 6 Tahun 2010.
1. Ketentuan Umum; 2.Kebijakan Dan Strategi; 3.Promosi Kesehatan; 4.Pencegahan Penularan Hiv; 5.Pemeriksaan Diagnosis Hiv; 6.Pengobatan, Perawatan dan Dukungan; 7.Rehabilitasi; 8.Hak, Kewajiban dan Larangan; 9.Mitigasi Dampak; 10.Kpak; 11.Pembiayaan; 12.Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha; 13. Sanksi Administratif; 14.Ketentuan Penyidikan; 15.Ketentuan Pidana; 16.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (21) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang,
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip, Etika, dan Pengadaan Barang/Jasa Bab III Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Bab V Pengawasan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2016, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.15-Huk/2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp152.478.255.000,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
b. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menempatkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan peruntukkannya dalam Bantuan Keuangan Provinsi Banten serta adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja dan pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada satu kegiatan dalam rangka tercapainya kinerja kegiatan, perlu melakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penambahan dan pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 1 (DPA-PPKD 1), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir 2.1 (DPA-PPKD 2.1) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir 2.2 dan Formulir 2.2.1 (DPA-SKPD 2.2 dan DPA-SKPD 2.2.1);
UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009, UU No 24 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010;PP No 2 Tahun 2012;Perpres No 71 Tahun 2012; Perpres No 32 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011;Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 72 Tahun 2012; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2015; Perda Kab.Tangerang No 2 Tahun 2009; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non Pegawai Negesi Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2012; Permenkes No. 1199 Tahun 2004; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 53 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kabtang No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2016; Perbup No. 88 Tahun 2016;Perbup No. 115 Tahun 2016; Perbup No. 116 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengadaan; 3. Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja; 6. Pemberhentian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan lain-lain; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011
Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2O11/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang perlu ditinjau kembali;
b. bahwa Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang kepada orang atau badan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta merupakan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004
;4. UU No. 33 tahun 2004;5. UU No. 26 tahun 2007;6. UU No. 28 tahun 2009
;7. PP No. 38 tahun 2007;8. PP No. 41 tahun 2007;9. PP No. 54 tahun 2008
;10. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;11. Perda Kab Tanggerang No. 11 tahun 2006;12.Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.14 Tahun 1950 ;3. UU No.8 Tahun 1999
;4. UU No.39 Tahun 1999 ;5. UU No.23 Tahun 2000 ;6. UU No.23 Tahun 2002
;7. UU No. 20 Tahun 2003 ;8. UU No.32 Tahun 2004 ;9. UU No.32 Tahun 2009
;10. UU No.36 Tahun 2009 ;11. UU No. 12 Tahun 2011 ;12. PP No. 19 Tahun 2003
;13.PP No.38 Tahun 2007 ;14.PP No.53 Tahun 2010 ;15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;16. Perda Kab Tanggerang No. 1 Tahun 2008
;17.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.asas dan tujuan;3.hak dan kewajiban;4.kawasan tanpa rokok
;5.ruangan/tempat khusus merokok;6.peran serta masyarakat;7.pembinaan dan pengawasan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 71 Tahun 2012; Perpres No 32 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 72 Tahun 2012; Permenkes No 21 Tahun 2016; Permendagri No 31 Tahun 2016; Perda Kab.Tangerang No 2 Tahun 2009; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2016;
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin melalui program subsidi beras bagi masyarakat miskin Kabupaten Tangerang tahun 2016, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur terkait, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2013, Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 133 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Tangerang ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Tangerang Tahun 2016, yaitu:1.Ketentuan Umum; 2.Petunjuk Teknis; dan3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2011
Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Tangerang yang identitasnya belum tercatat dalam akte kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya ;
b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 23 tahun 2002;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 atahun 2004;5. UU No. 12 tahun 2006;6. UU No. 23 tahun 2006
;7. UU No. 52 tahun 2009;8. UU No. 37 tahun 2007;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 54 tahun 2007;11. PP No. 25 tahun 2008;12.Perda Kab Tanggerang No. 7 tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
