Peraturan Bupati TAngerang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 - 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Indikator Kinerja Utama tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 25 Tahun 2004
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No. 8 Tahun 2006 ;6.PP No. 8 Tahun 2008
;7.PP No. 29 Tahun 2014 ;8.PMDANDRB No./20/M.Pan/11/2008 ;9.PMDN No.54 Tahun 2010 ;10.PMDANDRB No.53 Tahun 2014 ;11.PMDN No.62 Tahun 2008
;12.PMDANDRB No.29 Tahun2010 ;13.PMDANDRB No.53 Tahun 2014 ;14.Perda No.11 Tahun 2015 ;15.Perda Kab Tanggerang No.5 Tahun 2013
;16.Perda No.1 Tahun 2008 ;17.Perda Kab Tanggerang No.11 tahun 2016;18.Perbup Tanggerang No.83 Tahun 2016 ;19.Perbup Tanggerang No. 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Tahun 2021 Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi pada
Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; Perbup Tangerang No. 70 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penentuan Kelas Jabatan Pejabat dan Pengelola dan Pegawai Pada Unit Pelaksana Tenis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2017
Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2017/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1.UU No. 14 Tahun 1950 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.40 Tahun 2007
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.47 Tahun 2012 ;6.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2011 ;7.Perbup No.42 Tahun 2012
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.tata cara penilaian
;4.persyaratan pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP;5.bentuk penghargaan;6.penomasian;7.tim penilaian;8.pendanaan;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2022 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Perusahaan Umum Daerah pasar Niaga Kerta Raharja yang efisien dan profesional perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja yang baik; bahwa dengan adanya perubahan status perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja menjadi perusahaan umum daerah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja serta untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi, perlu untuk dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bab IV Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati No, 86 Tahun 2004
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daereah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Jabatan Perangkat Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD Tahun 2023 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok dan Tarif Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Pada Kawasan Bumi Serpong Damai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan akses air minum perpipaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bumi Serpong Damai, diperlukan pengaturan kelompok dan tarif pelanggan air minum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja dapat menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 71 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Kelompok Pelanggan Bab III Tarif Air Minum Bab IV Biaya Administrasi, Biaya Pemeliharaan Instalasi Meter Air Dan Biaya Penggantian Meter Air Bab V Sanksi Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerBup Nomor 23 Tahun 2001
1. Ketetentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tugas Pokok,Fungsi,Rincian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati; 4. Tata Kerja; 5. Jabatan; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Tahun 2023 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja sektor informal di Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat/ penduduknya; bahwa dalam upaya mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak, dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Permenketaneg No. 4 Tahun 2018; Permenketaneg No. 5 Tahun 2021; Perbup No. 38 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 85 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2017/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.16 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.42 Tahun 2013 ;5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 ;6.Perda Kab Tanggerang No.14 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.standar bantuan hukum;4.tata cara pemberian bantuan hukum;5.pengawasan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah berupaya mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program antarinstansi pemerintah; bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalah huruf a, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, men1rusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Penerima Manfaat Bab II Strategi Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Bab V Koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan Bab VI Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
