Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2022 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa air merupakan kebutuhan dasar, vital, mutlak, penting, dan hajat hidup orang banyak yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat bilamana ketersediannya tidak tercukupi; bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan air
khususnya air bersih yang cenderung menurun dan kebutuhan air bersih di masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Tangerang, perlu adanya
upaya-upaya dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dari berbagai pihak dengan cara penyediaan air bersih berbasis masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2021; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016; Perda No. 11 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2014; Perbup No. 8 Tahun 2021; Perbup No. 40 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Bab III Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2023 Nomor 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum Skala Kecil
ABSTRAK:
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan daerah dengan tetap menjamin kepentingan hukum pemilik tanah; bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah skala kecil yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 26 Tahun 1960; UU No 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2021; Permen Agraria dan KPBN No. 19 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2011
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Proses Pengadaan Tanah Skala Kecil Bab III Perencanaan Pengadaan Tanah Bab IV Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bab V Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Tangerang Nomor 141 Tahun 2021
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 68 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Tangerang Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, mempermudah pembayaran serta meningkatkan pengawasan penerapan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka diperlukan data transaksi yang mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.135 Tahun 2000; Perpe No. 58 Tahun 2005; Perpe No.91 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sistem Informasi Pajak Daerah; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Pengawasan; 7. Larangan Dan Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam kondisi Pandemi COVID-l9, Pemerintah Kab. Tangerang senantiasa berupaya untuk dapat menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagai wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan dipilih atau memilih Kepala Desa untuk mempimpin Pemerintahan Desa sesuai dengan hati Nurani masyarakat di Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 66 Tahun 2017; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Tahun 2022 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 22 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 679 Tahun 2020; Perka ANRI No. 6 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2015
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem Kearsipan Daerah Bab III Srikandi Bab IV Simpul Jaringan Aplikasi SIKN Bab V JIKD Bab VI Pembinaan dan Pengendalian Bab VII Pelaporan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Dan Jadwal Reterensi Arsip Substansif Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor bPK.02/09/78/2016 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan JRA Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Tangerang;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.28 Tahun 2012; PERKEP Arsip Nasional RI No.14 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.1 Tahun 2015;
Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.15 tahun 2004, ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 tahun 2004 ;7.UU No.r 36 tahun 2004 ;8.UU No.14 tahun 2015 ;9.PP No.137 Tahun 2015;10.PP No. 55 tahun 2005 ;11.PP No.58 tahun 2005 ;12.PMDN No.13 tahun 2006 ;13.PMK No . 64 Tahun 2015
;14.PMKRI No . 71 tahun 2016;15.Perda Kab Tanggerang No.2 tahun 2009;16.Perda Kab Tanggerang No.16 Tahun 2014 ;17.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;18.Perbup Tanggerang No.119 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.pelaksanaan jaminan persalinan;3.sistematika pelaksanaan jaminan persalinan di kabupaten tanggerang;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Tahun 2022 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Ketapang Urbana Aquaculture Desa Ketapang Kecamatan Mauk
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan Kawasan Ketapang Urban Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ketapang Urban Aquaanlhtre; bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT MKR (Perseroda) untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, serta untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2077; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Dukungan Pemerintah Daerah Bab IV Pelaporan Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 70 Tahun 2019
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tangerang No. 75 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis belanja bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diuabh UU NO 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yang telah diubah PP No 47 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 82 Th 2015 yangh telah diubah Permendagri No 66 Th 2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014 yang telah diubah Perda No 9 Th 2019; Perbup Tangerang No 79 Th 2014 yang telah diubah Perbup No 23 Th 2019; Perbup Tangerang 102 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2021 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Remunerasi Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Tangerang diperlukan sumber daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Pegelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, dan profesional; b. Untuk mewujudkan sumber daya manusia pada BLUD Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro yang berkinerja tinggi, bertanggungjawab, dan profesional perlu didukung dengan pemberian remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 79 Tahun 2018;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II REMUNERASI; BAB III PERHITUNGAN INSENTIF; BAB IV SISTEM INFORMASI REMUNERASI; BAB V FAKTOR PENGURANG INSENTIF; BAB VI PENGANGGARAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN; BAB VII PENGENDALIAN; BAB VIII KEBERATAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
64 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
