Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Untuk Mengelola Kawasan Pasar Rakyat Ceplak Sukamulya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, perlu untuk mengelola pasar rakyat secara profesional serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar; bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pasar serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Kawasan Pasar Rakyat Ceplak Sukamulya, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Kewajiban Bab IV Dividen dan Resiko penugasan Bab V Kepemilikan Aset Bab VI Dukungan Pemerintah Bab VII Kerja Sama Bab VIII Pendanaan Bab IX Keadaan Kahar Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, salah satu penerapannya dilakukan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019, menunjang kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Tangerang, dan dalam rangka memberikan stimulus masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah diperlukan pemberian insentif pajak daerah; bahwa pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Insentif PBB-P2 Bab Insentif BPHTB Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman identitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu dibuat pengaturan tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2020; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Bab III Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bab IV Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Bab V Pendanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Hari, Jam Kerja, Dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja, diantaranya melalui kepatuhan terhadap kewajiban hari dan jam kerja Pegawai ASN Kabupaten Tangerang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan kewajiban Pegawai ASN, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.38 Tahun 2007; PERPE No.53 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
Peraturan Ini Memuat; 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS; 2. Tambahan Penghasilan Pegawai; 3. melaksanakan tugas sebagai ajudan; 4. melaksanakan tugas karena pengaturan jam kerja; 5. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah; 6. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 7. menjalankan cuti tahunan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2021 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko; b. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah; c. Peraturan Bupati tersebut belum mempedomani ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 28 Th 1999; UU no 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP no 12 Th 2019; PP No 60 Th 2008; Kepres No 74 Th 2001; Permendagri No 23 Th 2007 yg telah diubah dg Permendagri No 8 Th 2009; Perdep Bid.Pengawasan Penyelenggaran Keuangn daerah No 4 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 11 th 2016; Perbup Tangerang No 109 Th 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, diperlukan upaya-upaya pencegahan salah satunya dengan mewajibkan pelaporan harta kekayaan; bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di Kabupaten Tangerang, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati pasal 3 Nomor 28 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 66 Tahun 2017
Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;
b. bahwa untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran melalui pendekatan prestasi kerja, perlu adanya standar biaya guna membantu menganalisa kewajaran pengeluaran yang dihubungkan dengan beban kerja atau belanja setiap program/kegiatan;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMK No.49/PMK.02/2017 ;6.PMDN No. 33 Tahun 2017 ;7.Perda Kab Tanggerang No.2 Tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 67 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan PErizinan dan Non PErizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PElayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2017/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang telah diatur dalam peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No. 25 Tahun 2007 ;3.UU No.14 Tahun 2008 ;4.UU No.25 Tahun 2009 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.UU No.30 Tahun 2014 ;7.PP No.45 Tahun 2008 ;8.PP No.96 Tahun 2012 ;9.PP No.18 Tahun 2016 ;10.PP No.97 Tahun 2014 ;11.PMDN No.24 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016;13.Perbup No.95 Tahun 2016
penandatanganan perizinan dan non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 67 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan jenis pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (self assestment) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen wajib pajak untuk kemudian dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak ke kas umum daerah; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan self Assestment sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pengawasan dan pemungutan pajak (fiskus) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah yang merupakan aplikasi yang menyediakan data dalam rangka pengawasan serta menyimpan data dan atau informasi hasil kegiatan pengawasan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.135 Tahun 2000; PERPE No.58 Tahun 2005; PERPE No.91 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.10 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.05 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.06 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.09 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
