Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyaluran dana bergulir Kabupaten Tangerang, perlu menyelenggarakan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dana bergulir yang berkepastian, berkualitas, dan berkinerja prima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun standar pelayanan minimum Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 46 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Pelayanan Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2015
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendapatan Kapal Dan Galangan Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperoleh data Kapal dan Galangan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengembangan sistem informasi dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pendataan Kapal dan Galangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta sebagai tindaklanjut pendataan, dalam hal terdapat kapal yang belum terdaftar dan berlayar maka harus memiliki Surat Tanda Kebangsaan, maka perlu diatur pedoman mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 51 Tahun 2002; PP No 61 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2010; PerMen Perhubungan No PM 13 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pendataan; 3. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pas Kecil; 5. Tanda Pas Kecil; 6. Masa Berlaku Pas kecil; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki LIma
ABSTRAK:
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 125 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 41 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 83 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 8 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Penataan PKL; 3. Pemberdayaan PKL; 4. Pembinaan Dan Pengawasan PKL; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Pelanggaran Administrasi; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O15 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2Ol8 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan
Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O21
tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Pemendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No 1 Tahun 2021
Didalam Peratura ini mengatur tentang:Bab I Ketentuan Umun Bab II Tarif Pada Blud UPTD-PDB Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2015
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2023 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
Penjabaran Pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 61 Tahun 2011
Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu ditata jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.32 Tahun 2004 ;3.UU No.33 Tahun 2004
;4.UU No.12 tahun 2011 ;5.PP No.38 Tahun 2007 ;6.PP No. 41 Tahun 2007
;7.PP No.91 Tahun 1999 ;8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2022 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja Untuk Mengelola Kawasan Pasar Rakyat Mauk
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, perlu untuk mengelola pasar rakyat secara profesional serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar; bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pasar serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Kawasan Pasar Rakyat Mauk, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penugasan Bab III Kewajiban Bab IV Dividen dan Resiko penugasan Bab V Kepemilikan Aset Bab VI Dukungan Pemerintah Bab VII Kerja Sama Bab VIII Pendanaan Bab IX Keadaan Kahar Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PENGADUAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu pengelolaan pengaduan/ whistleblowing system yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yang telah diubah UU No 20 Th 2001; UU No 23 Th 2014 yang telah diuah UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Perpres No 81 Th 2010; Perpres No 29 Th 2014; Permendagu Negara Dan Reformasi Birokrasi No 52 Th 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Th 2010; Perda No 11 Th 2016.
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 1116).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2023 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. Tahun 15; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No, 4 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 90 Tahun 2022; Perbup 52 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
