Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Nomor 28 Seri G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Belanja TIdak Terduga Untuk Mendanai Kegiatan Pembuatan Jembatan Darurat di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 A Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah;
c. Bagian;
d. Subbagian; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
301 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbajig : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pehgelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahxm 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahvm 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;
Pedoman pen5aisunan APB Desa Tahun Anggaran 2023,
meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan
Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Pnoritas
Penggunaan Dana Desa;
b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
c. Kebijakan Penyusunan APB Desa
d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
e. Hal-Hal Khusus Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
jumlah 4 halaman dan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahvm 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023; meliputi: a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan
Kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas
Penggunaan Dana Desa;
b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
c. Kebijakan Penyusunan APB Desa
d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
e. Hal-Hal Khusus Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
a. PDH;
b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
c. PSL;
d. PDH camat dan lurah;
e. PDL camat dan lurah;
f. PDU camat dan lurah; dan
g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
56 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengatur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah;
KETENTUAN UMUM; PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH; PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR; PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
14 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD TAHUN 2019 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Se Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2); Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas PEraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan dedam
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nganjuk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf O, huruf P dan angka 2 huruf Q pada BAB II
dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambahkan angka 43, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19
Tahun 2021
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021
Sistem Pengendalian Intern - Standar/Pedoman - GratifikasI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pejabat/pegawai
Pemerintah Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu
pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
dan atau pekerjaannya;
b. bahwa dalam berlakunya Peraturan Komisi pemberantasan
Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
Pelaporan Gratifikasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan Gratifikasi
sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern pemerintah; 4. Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah; 5. Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi.
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi
wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
