Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 142
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
ABSTRAK:
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; Perda No.22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; Perda NO.2 Tahun 2016; PerdaNo.22 Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Bupati Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan PUG; (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUB di seluruh perangkat daerah dibentuk (Pokja) PUG Kabupaten; (2) di hapus; (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua (Pokja) PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat (Pokja) PUG; (4) Pembentukan (Pokja) PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan; (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Masyarakat; (3) Hasil evaluasi Pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang. Pemerintah Daerah memfasilitas dan/atau membentuk Forum Peduli Gender di Daerah sebagai Lembaga layanan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah. Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap PUG di Kabupaten. Pasal 23 dihapus. Peraturan pelaksana dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 angka 47 perlu segera dianggarkan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga. Adanya tuntutan dari pihak ketiga terhadap pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai namun belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 serta tidak masuk dalam APBD TA 2021, yang jika tidak di penuhi berpotensi menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah atas tuntutan bunga keterlambatan pembayaran kewajiban terhadap pihak ketiga, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UUD BRI Tahun 1945 Psal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.64 Tahun 2020; Perda Kukar No.8 Tahun 2020; Perbup Kukar No.78 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, termasuk juga diatur tentang ketentauan yang berubah: Pasal 10 diubah; Pasal 15 diubah; Pasal 18 diubah; Pasal 19 diubah; Lampiran II diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.78 Tahun 2020
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021
APBD TA 2021-BERSUMBER-KETIGABELAS-GAJI-THR-PEMBERIAN-TEKNIS-PEDOMAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.63 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (2) tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.63 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, termasuk juga diatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 143
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Perda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2015; Permendagri No.30 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Komoditi beras dan/atau pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah; menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di wilayahnya; c. dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan non alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan gejolak harga pangan, dapur umum; dan d. bantuan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Bertujuan: a. memenuhi penyelenggaraan pangan bagi masyarakat yang mengalami Krisis Pangan atau yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dalam daerah; b. mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. memenuhi kebutuhan beras dari/atau bahan pokok tertentu masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; d. sebagai instrumen stabilisasi harga dalam mengantisipasi goncangan dari pasar; dan e. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial/gejolak harga maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan atau kurang gizi; f. menyediakan bantuan pangan untuk pemerintah dan/atau daerah lain yang membutuhkan. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: a. sasaran; b. penyelenggaraan cadangan pangan; c. cadangan pangan pemerintah kabupaten; d, cadangan pangan pemerintah desa; e. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; f. pengawasan. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah maupun kualitasnya. Besaran Bantuan Pangan pokok beras yang disalurkan melalui dapur umum dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa. Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi: a. rumah tangga miskin (RTM); b. lanjut usia (Lansia); c. masyarakat umum yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan d. anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi. Bupati dan kepala desa mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan yang dicabut: Perbup No.9 Tahun 2019. Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2021
TAHUN AJARAN 2021/2022-KESETARAAN-PENDIDIKAN-SMP/MTS-SD/MI-PAUD-BARU-DIDIK-PESERTA-PENERIMAAN-TEKNIS-PETUNJUK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2021/2022
ABSTRAK:
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, salah satu amanah yang menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Keadilan sosial memberikan kedudukan yang seimbang atas apa yang harus, diterima oleh Rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atas setiap kebijakannya dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Keadilan sosial merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya salah satunya yaitu keadilan dalam memberikan jaminan dan fasilitas pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Seienis), Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs dan Pendidikan Kesetaraan perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diatur mengenai petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2021/2022
Dasar Hukum: UUD BRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; Permendikbud No.1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur tentang PPetunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2021/2022, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Tata Cara PPDB; PAUD; SD/MI; SMP/MTs; Pendidikan Kesetaraan; Perpindahan Peserta Didik; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2021.
43 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 144
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Pengujian Kendaraan bermotor dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan khususnya dari polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor; pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di jalan; dalam rangka menjamin kepastian hukum perlu disusun Perda sebagai dasar Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2009; UU No.55 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2012; Permen HUB No. PM 133; Permendagri No.90 Tahun 2019; Perda No.8 Tahun 2016.
Penyelenggaraan PKB dimaksudkan untuk: a. memberikan jaminan keselamatan secara teknik terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; b. mewujudkan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; dan c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Penyelenggaraan PKB bertujuan: a. meningkatkan efisiensi biaya transportasi mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; b. mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan bermotor; dan c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKB. Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala terkecuali: Kendaraan Bermotor Milik TNI/POLRI, Kendaraan baru sebagai barang dagangan dan kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus uji berkala sebelumnya diserahkan kembali ke dinas. Pelaksanaan Pelayanan PKB dilaksanakan oleh UPT PKB. Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pengujian persyaratan laik jalan meliputi: a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang; b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; h. kedalaman alur ban; dan i. daya tembus cahaya pada kaca. Kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji berkala, apabila memenuhi: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis kendaraan bermotor; dan c. ambang batas laik jalan kendaraan bermotor. Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 145
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji
ABSTRAK:
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai Budi Pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Maka untuk membangun akhlak yang baik dan menjadi benteng dari pesatnya dampak negatif bagi perkembangan generasi penerus bangsa, sehingga dipandang perlu adanya gerakan Etam Mengaji; keberadaan Perda tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kebutuhan yang utama baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat; PERBUP No.24 Tahun 2016 tentang Gerakan Etam Mengaji belum mengakomodir perkembangan substansi dan kebutuhan sebagai payung hukum gerakan ini secara utuh, sehingga perlu dicabut dan ditingkatkan menjadi peraturan daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Penyelenggaraan Program GEMA dimaksudkan untuk meningkatkan syiar agama Islam serta membangun karakter masyarakat muslim yang beriman, bertakwa serta menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan program GEMA bertujuan: a. agar setiap peserta didik di daerah dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran secara baik dan benar, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an; b. menciptakan sikap dan perilaku peserta didik yang baik, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah SWT; c. membangun karakter peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab; dan d. membentuk peserta didik yang mencintai dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. program GEMA; b. hak dan kewajiban; c. monitoring dan evaluasi; d. penghargaan; e. sanksi ; dan f. pembayaran. GEMA dilaksanakan di sekolah, masjid dan mushollah/surau/langgar, di rumah masing-masing masyarakat/keluarga muslim, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga/organisasi masyarakat keagamaan Islam. Gema dapat dilaksanakan pada waktu: a. pagi hari bagi perkantoran, lembaga pendidikan dan dunia usaha; b. setelah sholat Magrib atau setelah sholat Isya atau setelah sholat Subuh di Masjid dan mushollah/surau/langgar. pagi hari atau siang hari, atau sore hari, atau malam hari bagi TPA/TPQ/TQA/RTQ/Pesantren Takhassus Al-Qur'an, majelis taklim, organisasi keagamaan; dan masyarakat/keluarga muslim. Program GEMA diikuti peserta didik jenjang pendidikan formal, non formal, dan informal serta masyarakat yang beragama Islam, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan yang Dicabut: PERBUP NO.24 Tahun 2016. Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, PP No.8 Tahun 2008 Pasal 23 ayat ( 1) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 104 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
Dasar Hukum: UUD BRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah UU No.8 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.17 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pelaksanaan; Pemetaan dan Pemutakhiran Nomenklatur Program Kegiatan: Perubahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2021
TAHUN 2021-KABUPATEN-SEKOLAH-OPERASIONAL-BANTUAN-DANA-PENGELOLAAN-TEKNIS-PETUNJUK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Permendikbud No.9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tahun 2021
Dasar Hukum: UUD BRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; Permendikbud No.6 Tahun 2021; Permendukbud No.9 Tahun 2021; Perda Kukar No.15 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Tahun 2021, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Alokasi BOS Kabupaten; Ketentuan Penutup. Lampiran Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
78 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kab. Kukar Tahun 2021 Nomor 146
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM)
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan yang lebih mendasar dan relevan dalam upaya peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah; Sesuai dengan PP No.54 Tahun 2017 Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi beranggotakan Perangkat Daerah dan Unsur Independen, perlu dilakukan Revisi dan Penyesuaian perangkat daerah ini; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) PT. MGRM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, dan dapat membentuk anak perusahaan; (2) PT.MGRM berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Tenggarong sebagai Ibukota Daerah; (3) PT. MGRM dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau unit usaha di daerah lain. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PT.MGRM bergerak di bidang usaha pengelolaan Minyak dan Gas, pada wilayah kerja Migas di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. MGRM; (2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati dan pengangkatan selanjutnya setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) laba bersih yang menjadi bagian Pemda disetor ke dalam rekening umum kas daerah; (3) penerimaan yang berasal dari Participating Interest 10% bukan merupakan pendapatan usaha perseoran; (4) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke dalam rekening umum kas daerah setelah ditetapkan melalui RUPS dengan memperhitungkan atas segala biaya pengurusannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan yang Diubah: UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
