Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang bisa berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat;
b. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian kepada dirinya
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PerMen Negara Lingkungan Hidup No 19 Tahun 2008; PerMen Negara Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lebak No 4 Tahun 2013
Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Perda Kab. Lebak No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Orang
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan adalah penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayananannya masih dalam satu wilayah kabupaten;
b. bahwa untuk mengatur tarif angkutan orang di wilayah Kabupaten Lebak pada moda transportasi umum perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Lebak No 10 Tahun 2007
1. Ketentuan Umum; 2. Tarif; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 05 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan pada beberapa kegiatan dengan melakukan pergeseran dari belanja modal ke belanja barang /jasa atau dari belanja barang /jasa ke belanja modal;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 terdapat pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, yang kemudian rincian kegiatan dan rincian besaran angaran bantuan keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep. 15-Huk/2016 tentang pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sumber dana belanja dan perubahan nomonklatur pada beberapa kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 khusus yang bersumber dari bantuan Keuangan Provinsi Banten
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 32 Tahun 2011; PerMen Dalam Negeri No 52 Tahun 2015; PERDA Provinsi Banten No 4 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Lebak No 15 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Lebak No 6 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lebak No 7 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lebak No 8 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lebak No 9 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Lebak No 5 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Lebak No 9 Tahun 2015; PERBUP Lebak No 33 Tahun 2015; KepBup Banten No : 978/Kep.15-Huk/2016;
Peraturan Ini Memuat; 1. Pendapatan; 2. Belanja; 3. Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Khusus Dalam Ruang Lingkup Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk menekan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit, proses kehamilan, persalinan dan nifas serta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan pemeliharan kesehatan dari Pemerintah Daerah, perlu diberikan bantuan sosial dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya perawatan dan/atau pelayanan kesehatan.
UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, Pemendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Pemendagri No. 21 Tahun 2011, Pemendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Pemendagri No. 39 Tahun 2012, Peraturan Bupati Lebak No. 8 Tahun 2014
Mengnatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Khusus Dalam Ruang Lingkup Kesehatan sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan khusus dalam ruang lingkup; 3. Ketentuan lain-lain; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 112 Tahun 2014; PermendesPDTTT No 2 Tahun 2015; Perda Kab.Lebak No 1 Tahun 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu di jaga dan dipertahankan keberadaannya dan memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
c. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 41 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 25 Tahun 2012; PP No 30; PERDA No 2 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup; 3. Kewenangan; 4. Perencanaan Dan Penetapan; 5. Pengembangan; 6. Penelitian; 7. Pemanfaatan; 8. Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; 9. Alih Fungsi Lahan; 10. Insentif Dan Disinsentif; 11. Koordinasi; 12. Kerjasama Dan Kemitraan; 13. Sistem Informasi; 14. Peran Serta Masyarakat; 15. Pembinaan Dan Pengawasan; 16. Pembiayaan; 17. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 halaman,6 penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
