Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa untuk tata cara pedoman penggunaan dana pembanguan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup No 18 Tahun 2012; Perbup Temanggung No 112 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993;Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD meliputi:
a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
c. Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
d. Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung;
f. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
g. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung;
h. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat;
i. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
dan
j. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.
Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap lembaga-lembaga yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal tetap berlaku dan dianggap sah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2022
DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, berwibawa dan melayani di Kabupaten Temanggung diperlukan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam melayani masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 T; ahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kewajiban dan Larangan; Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi; Hukuman Disiplin; Keberatan; Pemberhentian kepala Desa dan Perangkat Desa; dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 57 Tahun 2020
RSUD - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu mengatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1947/2013 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, dewan pengawasa rumah sakit, tata kerja, tata kelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 dicabut.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium
Kesehatan Daerah sebagaimana yang tertuang dalan BAB VI
Pasal 8 bahwa Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Laboratorium
Kesehatan perlu dirubah; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36. Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Norrior 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB VI Pasal 8 mengenai pemanfaatan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bhaw rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan sarana pembinaan keluarga; bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan ruang serta pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka diperlukan Rusunawa; bahwa Rusunawa yang telah terbangun perlu segera dikelola agar berhasil guna dan berdaya guna serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT / 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/8; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup pengelolaan rusanawa, pemanfaatan fisik bangunan rusunawa, pengelolaan rusunawa, kepenghunian, biaya operasional rusunawa, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 121 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil validasi dari Kementrian Pendayagunaan Aoparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka Peraturan Bupati Temanggung No 9 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 61 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 62 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jabatan dan kelas jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 dicabut.
75 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa salah satu faktir terjadinya tindak pidana korupsi di daerah disebabkan adanya benturan kepentingan di lingkungan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan PermenPAN RB No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Perbup Temanggung No 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemkab Temanggung , pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemkab;
UU No 13 tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 25 Tahun 2007; Permendagri No 33 Tahun 2011; PermenPANRB o 37 Tahun 2012; PermenPANRB No 52 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 223 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 41 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa daram rangka mempercepat peraksanaan
pembangunan pada kawasan strategis sebagaimana
tertuang dalam peraturan Daerah tentang Nomor 1 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012- 2032, perlu ditetapkan
Kawasan Stiategis Cepat Tumbuh;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 tahun 1984; UU No 28 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; PP No 43 Tahun 1993; PP No 27 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 26 Tahun 2008; PP No 42 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2009; PP No 15 Tahun 2010; Perda Prov jJateng No 6 Tahun 2010; perda Kab Temanggng No 6 tahun 2008; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup KSCT meliputi:
a. KSCT dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. KSCT dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan
c. KSCT dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2014.
Segala ketentuan tentang Kawasan Strategis sepanjang tidak diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2012-2032.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha bertujuan
untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan
berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja
pelayanan perizinan berusaha di daerah yang
berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, sederhana, mudah, murah, transparan, dan pasti, maka dilaksanakan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka perlu diatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Bab IV Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pendanaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat