Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas TA 2016
ABSTRAK:
Sesuai dengan surat DPRD Kabupaten Ogan Ilir No.800/06/DPRD-01/2016 tanggal 28 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan Rapat TPAD dan Badan Anggaran tanggal 28 Desember 2015. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditindakanjuti dengan membuat peraturan tentang Pertanggungjwaban Dinas.
Dasar Hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.20 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permenkeu No.113/PMK.05.2012; Permenkeu No.65/PMK.02/2015; Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.48 TAhun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pejabat Bupati No.48 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) disisipkan angka 3a dan 3b; Pasal 2 ayat (1) diubah; Pasal 3 ditambah huruf e; Pasal 12 diubah; Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah; Pasal 20 ditambah satu ayat baru ayat (5).
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kab Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdaarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemerintahan yang bersih serta untuk meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Optimal, perlu adanya pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur. Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/21/M.PAN/11/2008 dan Permendagri No.52 Tahun 2011.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.37 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010; Permenpan No.PER/21/M.PAN/11/2008; Permendagri No.52 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Maksud dan Tujan; Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan SOP; Penyusunan SOP; Pemantauan Evaluasi; Pengembangan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan KPPT Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, perlu menambah penghasilan bagi PNS atas gaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Sehubungan dengan adanya perubahan kriteria tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga perlu menetapkan Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tambahan penghasilan dan pembayarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bappeda Kabupaten Ogan Ilir TA 2015
ABSTRAK:
Mengingat beban tugas dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lumpsum para pejabat dan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 35 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum TA 2016 di Lingkungan Pemerintah Kab Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 perlu menyusun Pedoman APBD Tahun Anggaran 2016. Untuk memenuhi Permendagri No.52 Tahun 2015, perlu ditindaklanjuti dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Dasar Hukum: UU No.17 Tahun 2003; UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP no.41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No.1 Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.11 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Peraturan Menteri KeuanganNo.65/PMK.02/2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Standar Biaya Masukan dan Keluaran Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Bupati Ogan Ilir No.23 Tahun 2014.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah TA 2015
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Keputusan Bupati No. 821.2/041/BKD/2015 perlu ditindaklanjuti, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2015
- PERUBAHAN- ANGGARAN- PENDAPATAN - DAN -BELANJA DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaanyang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu ditetapkan PerubahanAPBD TahunAnggaran 2015;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 21 Tahun 1997 ;UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; . PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005: PP No 58 Tahun 2005; . PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 39 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007
Peda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008; PerdaKabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2012
Materi pokok dalam peraturan ini adalah:nama, objek dan subjek Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 34 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Uang Daerah Kab Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun, uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuidasi keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 PP No.58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau maanfaat lainnya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan 37 PP No.39 Tahun 2007, perlu mengatur Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 10, Pasal 33 dan Pasal 34 PP No.30 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PERDA Kabupaten Ogan Ilir No.12 Tahun 2013, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam rekening induk dana investasi daerah pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998; UU No.28 Tahun 1999; UU No.37 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kalo diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No79 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.49 Tahun 2011.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup dan Tujuan; Perencanaan Kas; Pengelolaan Kelebihan Kas; Pengelolaan KekuranganKas; Pengelolaan Resiko dan Pelporan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2015
ABSTRAK:
Mengingat beban tugas dalam pengelolaan keuangan, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lumpsum para pejabat dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, telah ditetapkan Dana Desa untuk Kabupaten Ogan Ilir; Dana Desa tersebut perlu dibagi dan ditetapkan rinciannya untuk setiap desa, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 3 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 36 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 13 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai rincian dana desa; tata cara penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; serta pertanggungjawaban dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat