BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR    12    TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dan diatur kembali;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;	
			
Meningat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA	
					
MEMUTUSKAN:	
					
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.	Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.	Perangkat Desa adalah Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12.	Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13.	Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.	Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

15.	Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
16.	Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17.	Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.	Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19.	Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.	Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21.	Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22.	Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.	Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 
24.	Pelaksana Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 
25.	Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
28.	Hari adalah hari kerja.
29.	Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30.	Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31.	Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32.	Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 
a.	pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten; 
b.	kemampuan keuangan daerah; dan/atau 
c. 	ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 
(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) 	Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk oleh Bupati. 
(2) 	Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 
a.	merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; 
b.	melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; 
c.	menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
d.	memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 
e.	menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; 
f.	memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; 
g.	melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h.	melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan 
i.	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

     (3) 	Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4.	Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)	Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a.	penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
b.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.	memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.	berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.	berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.	bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
g.	tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa;
h.	tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.	tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
j.	tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.	berbadan sehat dan bebas narkotika, pshychotropika, dan zat adiktif lainnya; 
l.	tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.	sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
n.	sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
o.	menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
p.	menyerahkan pas foto berwarna terbaru. 

(2)	Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:  
a.	fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
b.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
c.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d.	Surat Pernyataan  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
e.	fotokopi/salinan ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
f.	Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan sebagai calon kepala desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
h.	Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
i.	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
j.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan bagi yang pernah dijatuhi hukuman penjara membuat surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, dan telah mengumumkan secara jujur, terbuka kepada publik, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. 
k.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.	Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, bebas narkotika, pshychotropika dan zat adiktif lainnya;
m.	Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
n.	Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. 
o.	Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
p.	Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
q.	daftar riwayat hidup; dan
r.	pas foto berwarna terbaru.

(3)	Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4)	Anggota TNI/POLRI, Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
(5)	Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
5.	Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)	Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(2)	Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. 
6.	Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipi 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B sebagai berikut :

Pasal 48A

(1)	Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. 
(2)	Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48B

(1)	Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. 
(2)	Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 
(3)	Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. 
(4)	Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. 
(5)	Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)	Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. 
(7)	Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. 

7.	Ketentuan  Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)	Kepala Desa berhenti karena:
a.	meninggal dunia;
b.	permintaan sendiri; atau
c.	diberhentikan.

(2)	Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a.	berakhir masa jabatannya;
b.	tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
c.	tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d.	melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e.	adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
f.	tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
g.	dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3)	Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4)	Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(5)	Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

(6)	Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.	Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1)	Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)	Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)	Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

(4)	BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu. 

(5)	Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
 
(6)	Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

(7)	Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa. 

(8)	Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD. 

(9)	Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu. 

(10)	Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. 

(11)	Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
 
(12)	Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdiri atas: 
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; 
b. tingkat pendidikan; dan/atau 
c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. 

(13)	Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. 

(14)	Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. 

9.	Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1)	Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan: 
a.	persiapan; 
b.	pelaksanaan; dan 
c.	pelaporan. 

(2)	Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.	pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan; 
b.	pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 
c.	pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 
d.	pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 
e.	penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 
f.	penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. 

(3)	Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a.	penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 
b.	pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 
c.	pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
d.	pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan 
e.	pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. 

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat. 
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari: 
a.	tokoh agama; 
b.	tokoh masyarakat; 
c.	tokoh pendidikan; 
d.	perwakilan kelompok tani; 
e.	perwakilan kelompok perajin; 
f.	perwakilan kelompok perempuan; 
g.	perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 
h.	perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau 
i.	unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun. 
(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 
(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a.	pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 
b.	pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 
c.	penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 
d.	pelantikan kepala Desa oleh Bupati kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)	Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
(10) 	BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati. 
(11) 	Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati. 
(12) 	Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10.	Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)	Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.

(2)	Dalam menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip efisiensi, kewajaran, kepatutan dan standarisasi indeks biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3)	Penggunaan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.	pengadaan surat suara;
b.	pengadaan kotak suara;
c.	pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
d.	honorarium panitia; dan
e.	biaya pelantikan.

(4)	Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa.

(5)	Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk kebutuhan dalam proses pemilihan kepala desa selain penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)	Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I
Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

            ttd

  WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR   12   TAHUN   2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I.	UMUM
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dan diatur kembali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Pasal 1
      Cukup jelas

Pasal 4
      Cukup jelas

Pasal 6
      Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan telah mengumumkan secara jujur, terbuka kepada publik dibuktikan dengan mengumumkan di papan pengumuman di Kantor Desa.
       Yang dimaksud dengan pelaku kejahatan berulang-ulang adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali.

Pasal 32
      Cukup jelas

Pasal 48A
      Cukup jelas

Pasal 48A
      Cukup jelas

Pasal 67
      Cukup jelas

Pasal 79
      Cukup jelas 

Pasal 80
      Cukup jelas

Pasal 81
      Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 60