BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR   5   TAHUN  2018

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	:	a.	bahwa pengaturan mengenai sumber pendapatan dan kekayaan Desa disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;	
		b.	bahwa dengan adanya tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka  Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;	
		c.	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Dan  Kekayaan  Desa;	
			
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
		2.	Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);	
		3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

		4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);	
		5.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);	
		6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	
		9.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);	
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA	
			
MEMUTUSKAN:	

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  DESA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
4.	Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7.	Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui  Sekretaris Daerah.
8.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
9.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
10.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
11.	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
13.	Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.	Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas Prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. 
15.	Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
16.	Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17.	Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. 
18.	Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
19.	Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang  dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
20.	Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. 
21.	Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan  menerima imbalan uang tunai.
22.	Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
23.	Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. 
24.	Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25.	Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26.	Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. 

27.	Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. 
28.	Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa  untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual. 
29.	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
30.	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 
31.	Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  
32.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
33.	Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
35.	Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

(1)	Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:
a.	Pendapatan Asli Desa;
b.	Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.	Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 
d.	ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
e.	Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 
f.	Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g.	Pendapatan lain-lain yang sah.
(2)	Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.	hasil usaha desa;
b.	hasil aset desa;
c.	hasil swadaya dan partisipasi;
d.	hasil gotong royong; dan
e.	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
(3)	Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dapat  diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Sumber Pendapatan Asli Desa
Pasal 3

(1)	Jenis Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di Desa. 

(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5

(1)	Bupati menetapkan Dana Desa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 untuk setiap Desa berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3)	Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur dan Kepala Desa.

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditransfer ke APBDesa. 

Bagian Keempat
Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 7

(1)	Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.	

(2)	Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 
a.	60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 
b.	40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.  

(3)	Pengalokasian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.  

(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.  

Pasal 8

(1)	Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh  Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
 
(2)	Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

ADD

Pasal 9

(1)	ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dialokasikan setiap tahun kepada desa. 

(2)	ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3)	Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: 
a.	kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 
b.	jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

(4)	Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pasal 10

(1)	Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.   

(2)	Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.  

(3)	Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. 

(4)	Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.  

Bagian Ketujuh
Hibah dan Sumbangan

Pasal 11

(1)	Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1) huruf  f yang sifatnya tidak mengikat kepada Desa dan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa. 

(2)	Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)	Sumbangan dan hibah yang berbentuk uang dicatat dalam APBDesa dan dimasukan ke dalam RKD.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 12

(1)	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.

(2)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Pasal 13

(1)	Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dukungan Pemerintah Daerah.

(2)	Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur   dengan Peraturan Bupati.

BAB III
ASET DESA

Bagian Kesatu
Jenis Aset Desa

Pasal 14

(1)	Jenis aset desa terdiri atas:
a.	Kekayaan asli desa;
b.	Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa;
c.	Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d.	Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.	Hasil kerja sama desa; dan
f.	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2)	Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.	tanah kas desa;
b.	pasar desa; 
c.	pasar hewan;
d.	bangunan desa;
e.	objek rekreasi milik desa;
f.	hutan desa; 
g.	tempat pemancingan dan pemandian umum milik desa;
h.	jalan desa; 
i.	tanah makam desa;
j.	tanggul, saluran tersier desa; dan
k.	lain-lain kekayaan milik desa. 

Bagian Kedua
Pengelola Aset  Desa

Pasal 15

(1)	Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset  milik Desa. 

(2)	Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. 

(3)	Pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Aset 

Pasal 16

(1)	Aset  desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

(2)	Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(3)	Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(4)	Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

(5)	Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 17

(1)	Pengelolaan Aset  Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pemindahtanganan  aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. 

(2)	Aset Desa milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengelolaan aset  desa meliputi :
a.	perencanaan;
b.	pengadaan;
c.	penggunaan;
d.	pemanfaatan;
e.	pengamanan;
f.	pemeliharaan;
g.	penghapusan;
h.	pemindahtangan;
i.	penatausahaan;
j.	pelaporan;
k.	penilaian;
l.	pengawasan;
m.	pengendalian.

Pasal 19

Pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur   lebih lanjut dengan  Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1)	Aset milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah  dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(2)	Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 21

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18  huruf d dilakukan oleh Desa.

Pasal 22

(1)	Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)	Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	sewa;
b.	pinjam pakai;
c.	kerjasama pemanfaatan; dan
d.	bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3)	Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  23

(1)	Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa.

(2)	Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

(3)	Camat  melakukan pengawasan umum terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa.
 
(4)	BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan  aset  desa di masing-masing desa dan selanjutnya melaporkan kepada Camat.

(5)	Laporan terhadap pengawasan pengelolaan sumber pendapatan dan aset desa disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal  24

(1)	Seluruh aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah. 

(2)	Aset dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan. 

(3)	Seluruh aset dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Kelurahan dengan berubahnya status Kelurahan menjadi Desa dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  25

(1)	Pembagian aset  desa dan sumber pendapatan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa. 

(2)	Pembagian aset  desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat. 

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal  29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. 

   Ditetapkan di Purbalingga
   tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T  A  S  D  I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH,
     KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

          WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2018)

PENJELASAN

ATAS

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR  5  TAHUN  2018

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  DESA

I.	UMUM 

Sebagai suatu lembaga pemerintahan, maka Pemerintah Desa diharapkan memiliki peraturan yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan aset desa secara menyeluruh dan sistematis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, namun substansinya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara substansial, pengaturan tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa bertujuan agar terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang berdaya guna guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun maksudnya untuk meningkatkan pendapatan desa dan pemberdayaan masyarakat. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan tentang Sumber Pendapatan dan  Kekayaan  desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. 

II.	PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Hasil usaha desa terdiri atas Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Lumbung Desa, Perusahaan Desa, Pasar/Kios Desa, dan lain-lain usaha desa.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Hasil swadaya dan partisipasi dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa.
Huruf d
Hasil gotong royong dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidentil dan sukarela dari warga masyarakat desa, lembaga atau organisasi desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
Huruf e
Lain-lain pendapatan asli desa dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
Ayat (3) 
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a		
Cukup jelas.

Huruf b
	Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
	Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
	Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
           Cukup jelas
Huruf k
Yang dimaksud dengan "lain-lain kekayaan milik desa” adalah inventaris milik desa lainnya yang secara sah tercatat dalam buku inventaris desa. 
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas. 
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
                 Cukup jelas.
Pasal 19
                 Cukup jelas.
Pasal 20
	Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25	
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 53