BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR   3   TAHUN   2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR  3  TAHUN 2016  TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	: :	a.	bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dan diatur kembali;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;	
			
Mengingat	: :	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun  2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalinga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor  20); 	
			
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA	
			
MEMUTUSKAN:	
			
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.	Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.	Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
7.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.	Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.	Sekretaris Desa adalah pemimpin Sekretariat Desa yang diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan.
13.	Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun sebagai bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk. 
14.	Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

15.	Staf adalah seseorang yang telah diangkat menjadi Perangkat Desa jabatan staf akibat penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
16.	Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17.	Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18.	Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19.	Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas Prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
20.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 
21.	Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan. 
22.	Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan ujian praktek oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. 
23.	Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
24.	Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
25.	Mutasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkat desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selain Sekretaris Desa dan Kepala Dusun menjadi Kepala Dusun di wilayah dusun lain dalam satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari Jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa. 
26.	Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
27.	Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28.	Hari adalah hari kerja.
29.	Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30.	Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31.	Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32.	Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
33.	Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

2.	Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai wewenang:
a.	melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
b.	menentukan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan ujian tertulis dan ujian praktek; dan
c.	mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

3.	Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Calon Perangkat Desa dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
a.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.	memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.	berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d.	berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
e.	untuk pengisian Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
f.	penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
g.	sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;

h.	berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
i.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
j.	tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
k.	berkelakuan baik, jujur, dan adil;
l.	tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
m.	tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
n.	bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
(2)	Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(3)	Perangkat Desa yang akan mengikuti penjaringan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa masing-masing.
(4)	Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
(5)	Anggota BPD yang akan mengikuti penjaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan BPD, sedang bagi pimpinan BPD harus mendapat izin dari Camat.

4.	Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)	 	Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)	 	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)	  Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	  Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

(5)	 	Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan melampirkan:
a.	Surat Pernyataan yang memuat:
1.	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.	setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3.	sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
4.	tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
5.	tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
6.	sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa;
7.	bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
b.	fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c.	fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
d.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
e.	fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
f.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
g.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
h.	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.	Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
j.	pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; 
k.	surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
l.	bagi Perangkat Desa  yang ikut penjaringan Sekretaris Desa harus melampirkan surat pemberitahuan dari Kepala Desa tempat tugasnya secara tertulis.

5.	Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Panitia menetapkan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Calon.

6.	Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)	  Penyaringan dilaksanakan oleh panitia bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian melalui ujian tertulis dan ujian praktek yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan atau pihak lain yang mempunyai kompetensi. 
(2)	  Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme, pengetahuan umum, kepemerintahan, administrasi perkantoran, dan kepemimpinan.
(3)	 	Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan dengan standar dan nilai yang telah ditetapkan oleh Panitia.
(4)	 	Calon yang hasil ujian tertulis dan ujian praktek memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lolos penyaringan.
(5)	  Nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dan ayat (3) oleh Panitia, disampaikan kepada Kepala Desa untuk diumumkan.
(6)	  Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(7)	  Dalam hal calon yang lulus mengikuti ujian tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara ujian penyaringan Berita Acara dianggap sah.

7.	Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Panitia melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)	Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

(3)	Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang atas beban APD Desa.
(5)	Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon yang memperoleh nilai peringkat 1 (satu)  menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 
(6)	Dalam hal calon yang memperoleh nilai peringkat 1 (satu) berhalangan tetap, maka Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Camat mengangkat calon yang memperoleh peringkat 2 (dua) menjadi Perangkat Desa. 

8.	Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)	   Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat apabila:
a.	ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
b.	dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
c.	tertangkap tangan dan ditahan;
d.	melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang bersangkutan dengan surat perintah tugas.
(3)	   Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan Surat Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan.
(4)	   Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang menjadi haknya.

9.	Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)	Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa karena pemberhentian tetap, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan harus sudah diadakan pengisian sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(2)	Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Tugas Kepala Desa.
(3)	Dalam hal Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun berhalangan sementara, berhalangan tetap, atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas dengan Surat Perintah Tugas Kepala Desa.

10.	Judul BAB XV dan Pasal 30 diubah, sehingga BAB XV dan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 30

(1)	Kepala Desa dalam melaksanakan mutasi, wajib:
a.	memberitahukan kepada BPD mengenai akan dilaksanakan mutasi;
b.	menyusun jadwal waktu proses pelaksanaan mutasi;
c.	melakukan penilaian kinerja perangkat desa yang akan dimutasi dengan melibatkan unsur Kecamatan; dan
d.	melaporkan hasil proses mutasi Perangkat Desa kepada BPD dan Camat.
(2)	Syarat Perangkat Desa untuk mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun dan mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun.
(3)	Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk melakukan mutasi.
(4)	Ketentuan mengenai mekanisme mutasi Perangkat Desa dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Pebruari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

              ttd

           T A S D I

Diundangkan di  Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018

          SEKRETARIS DAERAH
     KABUPATEN PURBALINGGA,

                     ttd

          WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH : ( 3/2018)

 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR  3  TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I.	UMUM
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dan diatur kembali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat ( 1)	  
 Cukup jelas
Ayat (2)	  
      Cukup jelas
Ayat (3)	  
      Cukup jelas
Ayat (4)	
Yang dimaksud dengan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat Desa dan tambahan tunjangan penghasilan.	

Pasal 27
          Cukup jelas 

Pasal 30
Ayat ( 1)	  
Cukup jelas
Ayat (2)	  
Perangkat Desa yang dimutasi menjadi Sekretaris Desa paling tinggi berumur 54 (lima puluh empat) tahun dengan pertimbangan sisa masa kerja masih 6 (enam) tahun sebelum pensiun dan hal ini sesuai dengan periodisasi masa jabatan Kepala Desa.
Ayat (3)	  
    Cukup jelas
Ayat (4)	
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 51